Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Impor Pikap Ratusan Miliar dari India, Herman Khaeron: Di Mana Keberpihakan ke Industri Lokal?

Kritik keras DPR soal impor pikap India Rp100 M. Herman Khaeron tuntut transparansi & dukung industri otomotif lokal

Bagikan:
Herman Khaeron saat diwawancarai seputar pembelian mobil pickup dari India. (Foto: Luki Setiawan/Nusantaraterkini.co)
Herman Khaeron saat diwawancarai seputar pembelian mobil pickup dari India. (Foto: Luki Setiawan/Nusantaraterkini.co)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR melontarkan kritik tajam terhadap rencana pengadaan impor dari India yang disebut-sebut akan digunakan untuk mendukung operasional program dan percepatan misi “Nisamara Kuti”.

Herman menyoroti minimnya keterbukaan pemerintah terkait jenis kendaraan, spesifikasi teknis, hingga skema pengalokasian anggaran.

Ia mengungkapkan, anggaran yang disiapkan mencapai ratusan miliar rupiah, dengan nilai impor kendaraan disebut menyentuh angka sekitar Rp100 miliar.

“Tidak pernah dijelaskan transportasinya jenis apa dan kualifikasinya apa. Ini anggaran besar, semestinya terbuka ke publik dan dibahas secara transparan bersama DPR,” tegasnya, Jumat (27/2/2026).

Herman menilai, setiap pengadaan dengan nilai signifikan wajib memenuhi asas transparansi, akuntabilitas, dan adaptabilitas. Ia mengingatkan, DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan , terlebih jika pengadaan tersebut berkaitan dengan program strategis nasional.

Menurutnya, percepatan pelaksanaan misi memang penting untuk memangkas rantai distribusi yang panjang dan menjembatani kebutuhan dasar masyarakat. Namun, urgensi program tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prosedur dan kajian teknis yang memadai.

“Karena ini menyangkut uang rakyat, harus jelas dasar kajiannya, kebutuhan riilnya, dan dampaknya terhadap perekonomian nasional,” ujarnya.

Isu paling krusial, lanjut Herman, adalah keputusan untuk mengimpor kendaraan dari India di tengah kondisi yang sedang lesu. Ia menilai kebijakan impor justru berpotensi menggerus peluang usaha dalam negeri.

Herman bahkan mengaitkan hal ini dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang selama ini mendorong penguatan industri nasional dan optimalisasi anggaran sebagai stimulus ekonomi domestik.

“Kalau ini bisa diserap oleh industri lokal, dampaknya akan jauh lebih besar. Ada value added, ada perputaran ekonomi, ada penyerapan tenaga kerja. Kalau impor, kita kehilangan instrumen pertumbuhan itu,” katanya.

Ia juga mempertanyakan aspek keberlanjutan kendaraan impor tersebut, mulai dari ketersediaan suku cadang, jaringan servis di daerah, hingga kesiapan distribusi ke desa-desa.

“Mobil itu butuh perawatan, butuh suku cadang. Kalau tidak ada perwakilan atau bengkel resminya di daerah, bagaimana nasib operasionalnya nanti?” terang Wakil Ketua BAKN DPR ini.

Herman menyatakan sependapat agar proses pengadaan ditunda sementara hingga ada keputusan resmi pemerintah yang disertai kajian komprehensif. 

Ia menyebut sudah ada ribuan unit kendaraan yang masuk ke Indonesia, sehingga perlu kepastian hukum dan administratif sebelum program dijalankan lebih jauh.

Menurutnya, badan atau institusi pelaksana yang ditunjuk negara wajib memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip good governance.

“Ke depan, setiap rencana kegiatan harus berbasis kajian teknis yang memadai dan benar-benar bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai kebijakan strategis justru menimbulkan masalah baru,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru