HMI Cabang Medan Kritik DLH Kota Medan: Persoalan Sampah tak akan Selesai Jika Retribusinya Macet

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Bidang Lingkungan Hidup Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan menyoroti lemahnya kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan dalam mengatasi persoalan sampah dan pencemaran lingkungan. 

Kritik ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kota Medan, yang dihadiri langsung oleh Kabid Lingkungan Hidup HMI Cabang Medan, Rahmad Hidayat Munthe, bersama sejumlah pengurus dan aktivis lingkungan, Senin (6/10/2025). 

Baca Juga : DLH Gelar Baksos Peringati HPSN di TPA Terjun, Husni: Pak Bobby Ingin Warga Selalu Sehat

Rapat yang digelar untuk membahas isu pengelolaan sampah itu dihadiri oleh berbagai elemen, di antaranya Ilham Panggabean (Kabid Pengembangan dan Pemberdayaan), Rinaldy Fauji Harahap (Kabid Pengkaderan dan Profesi), David Pangaribuan (Ketua Umum PKD Sumut), dan Harry Galang Pane (Koordinator Klinik Reboisasi

Namun, sorotan tajam datang dari Rahmad Hidayat Munthe yang menilai ketidakhadiran langsung Kepala DLH Kota Medan sebagai bentuk kurangnya keseriusan pemerintah dalam menangani krisis lingkungan.

“DLH Kota Medan seharusnya hadir langsung menjelaskan ke publik. Ini bukan rapat seremonial biasa, tapi persoalan mendesak yang menyangkut kesehatan dan kelestarian lingkungan warga Medan,” tegas Rahmad.

Menurutnya, jawaban dari perwakilan DLH, Baharuddin Harahap selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, masih jauh dari harapan. 

Ia menilai masalah retribusi sampah menjadi akar dari banyak persoalan yang tak kunjung selesai.

“Hingga Juli 2025, tunggakan retribusi sampah di tingkat kecamatan mencapai lebih dari Rp1,8 miliar. Bagaimana masalah sampah bisa selesai jika pengelolaan dan retribusinya saja amburadul?,” ujar Rahmad menegaskan.

Rahmad juga mengungkapkan bahwa banyak alat berat dan kendaraan operasional seperti truk sampah, dozer, excavator, hingga bulldozer dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi akibat minimnya anggaran dan lemahnya manajemen.

Untuk itu, ia mendesak agar sistem pembayaran retribusi sampah segera dialihkan ke sistem digital, agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi penyimpangan.

Meski keras mengkritik kinerja DLH, Rahmad memberikan apresiasi kepada Komisi IV DPRD Kota Medan yang dinilai responsif dan terbuka terhadap aspirasi masyarakat. 

Ia menilai forum RDP kali ini menjadi momentum penting untuk mendorong perubahan nyata dalam tata kelola lingkungan.

Baca Juga : Ini 5 Tuntutan HMI Cabang Medan saat Unjuk Rasa di DPRD, Termasuk Tunjangan Mewah

HMI Cabang Medan juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Kota Medan Paul Mei Simanjuntak (Ketua Komisi IV), Jusup Ginting Suka, dan Edwin Sugesti Nasution yang telah mendorong kerja sama strategis antara HMI Cabang Medan, PKD Sumut, Klinik Reboisasi, dan DLH Kota Medan dalam membangun sistem pengelolaan sampah berkelanjutan.

“Kami sudah sampaikan data, fakta, dan solusi di forum RDP. Sekarang saatnya DLH menunjukkan tindakan konkret. Jangan biarkan forum ini menjadi basa-basi tanpa hasil. Masyarakat menunggu perubahan yang nyata,” tutup Rahmad Hidayat Munthe dengan nada tegas. 

(fer/nusantaraterkini.co)