Firman Soebagyo Desak Pemerintah Berantas Mafia BBM Pantura

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, melontarkan kritik keras kepada pemerintah atas maraknya praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Pantai Utara (Pantura). Ia menilai negara tidak boleh terus membiarkan mafia menikmati keuntungan dari kebijakan yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan kecil.

​Sebagai langkah konkret, Firman mendesak pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Gabungan dari Pusat untuk menyapu bersih jaringan mafia BBM yang diduga bermain dalam distribusi solar bersubsidi di kawasan pesisir tersebut.

​"Kami di DPR mati-matian memperjuangkan hak rakyat. Jangan sampai hasil perjuangan itu justru dirampok dan dinikmati mafia BBM," tegas Firman, Jumat (17/7/2026).

​Firman menjelaskan bahwa sejak awal dirinya telah mengingatkan pemerintah mengenai celah pengawasan ini. Perbedaan harga yang cukup signifikan antara solar untuk nelayan, BBM subsidi, dan BBM industri dinilai menjadi daya tarik utama bagi para pelaku kejahatan jika pengawasan di lapangan longgar.

​"Selisih harga yang sangat besar ini menjadi magnet bagi mafia. Kalau pemerintah lengah, solar subsidi pasti diselewengkan ke industri. Yang rugi nelayan, yang untung mafia," katanya.

​Lebih lanjut, legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah III ini juga mengungkap adanya laporan mengenai dugaan keterlibatan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam praktik penyelewengan BBM bersubsidi tersebut. Menanggapi hal ini, ia meminta pemerintah mengambil tindakan tegas tanpa kompromi, bukan sekadar memberikan sanksi administratif atau peringatan lisan.

​"Cabut izin SPBU yang bermain. Proses hukum pemiliknya. Kalau perlu sita seluruh aset hasil kejahatannya. Negara tidak boleh kalah oleh mafia BBM," ujar Firman secara lantang.

​Menurut Firman, kebijakan pemerintah menetapkan harga solar nelayan sebesar Rp15.000 per liter akan kehilangan makna dan dampaknya jika distribusinya di lapangan tetap dikuasai oleh para mafia. Ia mengingatkan bahwa setiap liter BBM subsidi yang diselewengkan merupakan bentuk perampasan hak-hak hidup nelayan kecil yang menggantungkan pencahariannya di laut.

​Untuk itu, Firman mendesak Presiden dan jajaran pemerintah terkait segera bertindak cepat dengan membentuk Satgas Gabungan Pusat. Satgas ini diharapkan melibatkan berbagai unsur penting, mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BPH Migas, Polri, TNI Angkatan Laut (AL), hingga unsur masyarakat untuk melakukan operasi pengawasan besar-besaran di sepanjang wilayah Pantura.

​"Jangan beri ruang sedikit pun bagi mafia BBM. Tangkap aktor intelektualnya, bongkar jaringannya dari hulu sampai hilir, dan pastikan setiap tetes solar subsidi benar-benar sampai ke tangan nelayan, bukan ke kantong mafia," pungkasnya.

(Ls/Nusantaraterkini.co)