Duplik, Penasihat Hukum Minta Alwi Mujahit Hasibuan Dibebaskan

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Alwi Mujahit Hasibuan menjalani sidang duplik atau tanggapan Penasehat Hukum (PH) atas replik Jaksa Penuntut Umum (JPU), di Ruang Sidang Tidak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (12/8/2024).

PH Ahmad Johari Damanik mengatakan, bahwa terhadap replik Penuntut Umum yang menyatakan, bahwasanya coverall sebanyak 90.000 pcs adalah fiktif dikarenakan adanya keterangan Saksi Muhammad Efendi yang pada pokoknya menyatakan penomoran Surat dilakukan pada tahun 2024 hanyalah permasalahan atas administrasi pada Dinas Kesehatan Provsu.

"Namun terhadap tanda tangan yang terdapat di Berita Acara Serah Terima Barang sebagaimana Bukti (T-6) dan Bukti (T-7) secara hukum telah terbukti di muka persidangan bahwasanya tandatangan Saksi Damhuri, Saksi Barita Barasa, dan Saksi Ardi dilakukan pada tahun 2020 pada saat penerimaan barang oleh Saksi Damhuri," ucapnya. 

Bahwa dalam Replik selanjut nya, Penuntut Umum menyatakan adanya kemahalan harga barang atau mark up dengan tidak mencermati suatu hal yang sangat penting ialah adanya pendampingan dan review dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

"Sebelum dilakukannya pembayaran atau pencairan dana dalam pengadaan ini sehingga sebelum dilakukannya review atau pendampingan tidak akan dapat dilakukan pembayaran oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara," lanjutnya.

Ahmad juga menjelaskan, bahwa dalam repliknya, Penuntut Umum memberikan tanggapan terhadap bantahan Penasihat Hukum dalam pleidoinya terkait dengan penerimaan uang oleh terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, yaitu sebesar Rp 1,4 miliar, yang mana keterangan tersebut hanya didapat dari keterangan satu orang saksi yaitu saksi dr. David Luther Lubis 

"Bahwa dalam repliknya, penuntut umum hanya menguraikan mengenai penerapan unus testis nullus testis dan bersikeras bahwasanya keterangan dari saksi dr. David Luther Lubis tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian," jelasnya. 

Penasehat hukum meminta, majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum, kembali mengutip asas yang terdapat dalam hukum pidana yaitu In Dubio Pro Reo, terdapat dalam suatu putusan Mahkamah Agung dalam perkara No. 33 K/MIL/2009 yang salah satu pertimbangannya.

"Asas In Dubio Pro Reo yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan," sambungnya. 

Ahmad berharap, Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan ini serta berdasarkan seluruh argumentasi juridis yang telah uraikan diatas dan juga sebagaimana yang telah disampaikan dalam Nota Pembelaan (Pleidoi) yang juga telah dibacakan di muka persidangan pada tanggal 05 Agustus 2024 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Duplik ini, maka dengan ini Tim Penasihat Hukum Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan memberikan kesimpulan hukum dalam perkara ini.

“Terdakwa dr. Alwi Mujahit Hasibuan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaannya, baik dalam Dakwaan Primair dan Subsidair," pungkasnya. 

(cw4/nusantaraterkini.co)