DPR Ungkap Modus WNI Direkrut Jadi Tentara Rusia, Diiming-imingi Gaji Besar

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Modus perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk menjadi tentara asing mulai terungkap. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyebut para WNI awalnya ditawari pekerjaan sebagai satuan pengamanan hingga tenaga administrasi dengan iming-iming gaji besar.

Informasi mengenai pola perekrutan tersebut diperoleh DPR dari otoritas intelijen Indonesia. Para calon pekerja disebut tidak sejak awal diberi tahu bahwa mereka nantinya akan dikirim untuk bergabung sebagai tentara.

"Jadi kami mendapatkan informasi dari otoritas intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga, yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun kemudian tenaga administrasi yang diiming-imingi oleh gaji yang besar," ujar Dasco saat jumpa pers, Selasa (1/9/2026).

Menurut Dasco, para WNI kemudian mendaftarkan diri karena tertarik dengan tawaran pekerjaan tersebut. Setelah proses perekrutan, mereka disebut dikirim ke luar negeri untuk menjadi tentara.

"Nah, para WNI ini kemudian mendaftar, lalu kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara. Begitu informasi yang kami dapat," katanya.

Sebelumnya, pengungkapan DPR tersebut muncul di tengah laporan mengenai adanya WNI yang direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia dalam perang Rusia-Ukraina.

Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau Foreign Intelligence Service of Ukraine (FISU) sebelumnya menyebut sedikitnya delapan WNI telah direkrut ke dalam barisan tentara Rusia.

Dalam situs resminya, FISU menyatakan telah memperoleh dokumen yang menunjukkan identitas delapan warga negara Indonesia yang disebut direkrut ke dalam barisan rusia" class="article-tag-link" rel="tag">tentara Rusia.

"Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina telah memperoleh dokumen tentang setidaknya delapan warga negara Indonesia yang direkrut ke dalam barisan tentara pendudukan RF," demikian pernyataan FISU.

Informasi itu kemudian menjadi perhatian publik di Indonesia karena menunjukkan adanya dugaan perekrutan WNI untuk kepentingan militer Rusia. Namun, informasi mengenai identitas dan proses perekrutan tersebut merupakan versi yang disampaikan oleh intelijen Ukraina dan masih memerlukan verifikasi serta konfirmasi dari pihak berwenang Indonesia.

Dasco mengatakan pemerintah telah melakukan langkah antisipasi terkait informasi perekrutan WNI tersebut. Otoritas intelijen Indonesia bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) disebut telah melakukan koordinasi.

"Dan pada saat ini, otoritas intelijen dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan antisipasi, berkoordinasi, dan kemudian mengirimkan utusan kepada negara-negara tersebut," kata Dasco.

Menurut Dasco, langkah tersebut dilakukan untuk mencegah semakin banyak WNI yang terjebak dalam pola perekrutan serupa.

Modus yang diungkap Dasco juga menunjukkan pentingnya kewaspadaan terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, khususnya pekerjaan yang menawarkan gaji besar tetapi informasi mengenai pemberi kerja, jenis pekerjaan, maupun lokasi penempatan tidak disampaikan secara transparan.

Kasus ini sekaligus menyoroti tantangan perlindungan WNI di tengah konflik bersenjata. Perekrutan melalui tawaran pekerjaan sipil yang kemudian berujung pada aktivitas militer dapat menimbulkan persoalan serius, baik dari sisi perlindungan warga negara maupun aspek hukum.

Pemerintah kini perlu memastikan informasi mengenai perekrutan tersebut, termasuk siapa pihak yang merekrut, bagaimana proses perekrutan dilakukan, serta bagaimana para WNI tersebut dapat dikirim ke wilayah konflik, dapat ditelusuri secara menyeluruh.

 (LS/Nusantaraterkini.co)