DPR Sebut Kampanye Negatif Sawit Hanyalah Taktik Perang Dagang Eropa

Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, membongkar motif di balik masifnya kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit Indonesia. Menurutnya, isu lingkungan yang kerap digulirkan negara-negara maju, terutama Eropa, merupakan kedok untuk melindungi kepentingan ekonomi dan proteksionisme dagang mereka di pasar global.

“Isu lingkungan yang diarahkan ke sawit itu tidak berdiri di ruang hampa. Ada kepentingan dagang yang sangat kuat di baliknya. Sawit kita terlalu kompetitif, terlalu efisien, dan itu mengganggu pasar minyak nabati negara-negara Eropa,” kata Firman Soebagyo, Senin (29/12/2025).

Baca Juga : Ribuan Anggota Koperasi BAN Paluta Gelar Apel Siaga, Siap Pasang Badan Pertahankan Aset 47.000 Hektar 

Legislator Partai Golkar itu berpandangan, kelapa sawit justru memiliki produktivitas paling tinggi dibandingkan komoditas minyak nabati lainnya. Dengan luasan lahan yang lebih kecil, sawit mampu menghasilkan minyak dalam jumlah besar, sehingga secara ekologis lebih efisien jika dikelola secara benar.

Firman juga menyoroti standar ganda yang kerap dimainkan dalam kampanye global anti sawit. Ia menilai, negara-negara yang paling vokal mengkritik sawit justru menutup mata terhadap praktik pertanian mereka sendiri yang juga memiliki dampak lingkungan signifikan.

“Kalau bicara lingkungan, harus adil. Jangan hanya sawit yang disorot, sementara kedelai, bunga matahari, atau rapeseed yang butuh lahan jauh lebih luas justru tidak pernah dipersoalkan,” ujar Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.

Lebih lanjut, Firman mengingatkan bahwa jutaan rakyat Indonesia menggantungkan hidup dari sektor sawit, mulai dari petani kecil, buruh perkebunan, hingga pelaku UMKM di wilayah sentra produksi. Karena itu, narasi yang mendiskreditkan sawit secara membabi buta berpotensi mengancam ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat.

“Bagi kita, sawit bukan hanya komoditas ekspor semata. Ini soal lapangan kerja, soal pengentasan kemiskinan, dan soal keberlanjutan ekonomi desa. Jangan korbankan kepentingan rakyat hanya demi memenuhi standar sepihak negara maju,” kata Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini.

Firman mengakui, su keberlanjutan tetap menjadi perhatian penting. Namun, ia berharap Indonesia tidak tinggal diam. Berbagai kebijakan telah diterapkan, mulai dari sertifikasi ISPO, moratorium izin baru, hingga penguatan transparansi tata kelola perkebunan.

“Indonesia dan Malaysia sudah bergerak ke arah industri sawit berkelanjutan. Ini fakta yang sering diabaikan oleh NGO dan negara-negara pengkritik,” tutur legislator dapil Jawa Tengah III ini.

Ia juga menepis anggapan bahwa sawit selalu identik dengan kerusakan lingkungan. Menurut Firman, dengan pengelolaan yang tepat, perkebunan sawit justru memiliki kontribusi ekologis, termasuk dalam penyerapan karbon dan perbaikan tata guna lahan.

“Yang harus kita lawan bukan sawitnya, tapi praktik buruknya. Kalau dikelola dengan benar, sawit justru seharusnya bisa menjadi solusi, bukan masalah yang mesti kita khawatirkan,” tegas anggota Baleg DPR ini.

Baca Juga : Kunjungan ke Kebun Sawit, Jumhur Hidayat: Tirulah Cargill Dalam Hubungan Industrial 

Firman pun mendorong pemerintah untuk lebih agresif membangun diplomasi internasional dan melawan disinformasi global tentang sawit Indonesia. Ia menekankan pentingnya narasi berbasis data dan kepentingan nasional agar Indonesia tidak terus berada dalam posisi defensif.

"Kita tidak boleh terus minta dimengerti. Kita harus bicara tegas, berbasis data, dan membela kepentingan petani serta bangsa kita sendiri,” tandasnya.

(Cw1/Nusantaraterkini.co)