DPR Kritik RUU Perampasan Aset: Jangan Sampai Negara Sewenang-wenang Sita Harta Warga
DPR kritik RUU Perampasan Aset, ingatkan negara jangan asal sita harta warga tanpa bukti hukum yang kuat
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana kembali mendapat sorotan tajam dari parlemen.
Anggota Komisi III DPR, Bimantoro Wiyono, secara terbuka mengkritik praktik penegakan hukum yang dinilai terlalu agresif dalam menyita aset, bahkan sejak tahap awal penyidikan.
Ia menegaskan, negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dengan menjadikan penyitaan aset sebagai langkah instan tanpa dasar pembuktian yang kuat.
Menurutnya, kecenderungan aparat menyita harta di awal proses hukum justru berpotensi melanggar prinsip keadilan.
“Baru tahap penyidikan, aset sudah disita. Padahal belum tentu terbukti hasil tindak pidana. Ini bukan hanya terburu-buru, tapi juga berisiko melanggar prinsip kehati-hatian,” tegasnya, Selasa (7/4/2026).
Lebih jauh, ia menilai praktik tersebut tidak hanya problematik secara hukum, tetapi juga sarat muatan politis dan berpotensi menjadi alat pembentukan opini publik yang menyesatkan. Aset yang disita kerap langsung diasosiasikan sebagai hasil kejahatan, meski proses peradilan belum berjalan.
“Ini berbahaya. Publik digiring untuk menghakimi sebelum pengadilan memutuskan. Asas praduga tak bersalah bisa runtuh jika praktik seperti ini dibiarkan,” ujarnya.
Bimantoro juga menyoroti lemahnya batasan dalam mekanisme penyitaan yang membuka ruang multitafsir. Tanpa parameter yang tegas, penyitaan aset berpotensi hanya didasarkan pada asumsi, bukan pada keterkaitan yang jelas dengan tindak pidana.
Tak kalah krusial, ia mengkritik absennya mekanisme pemulihan terhadap aset yang tidak terbukti berasal dari kejahatan. Dalam banyak kasus, kata dia, aset yang telah disita tidak serta-merta dikembalikan, meski pengadilan tidak membuktikan keterkaitannya dengan tindak pidana.
“Ini persoalan serius. Aset sudah terlanjur terdampak, nilainya bisa turun, reputasi pemilik hancur. Bahkan ada yang ternyata milik keluarga atau pihak lain. Negara tidak boleh lepas tangan,” katanya.
Ia memperingatkan, tanpa pengaturan yang tegas, RUU ini justru berpotensi menjadi legitimasi praktik perampasan yang merugikan masyarakat. Negara, menurutnya, harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam logika ‘kejar aset’ yang mengabaikan perlindungan hak warga.
Karena itu, Bimantoro mendesak agar RUU Perampasan Aset dirumuskan secara lebih berimbang. Tidak hanya berorientasi pada pengembalian kerugian negara, tetapi juga menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat yang tidak bersalah.
“Harus ada keseimbangan. Tegas terhadap pelaku kejahatan, tapi juga melindungi warga. Mekanisme pengembalian aset, rehabilitasi nama baik, hingga kompensasi wajib diatur jelas. Kalau tidak, ini bisa jadi alat kekuasaan,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
SUMSELBeri Respons Santai Soal Isu Pengganti Wapres Gibran, Kabakom RI: Do’a Aja Wapres yang Suka Pempek
hendra·3 menit yang lalu -
PERISTIWAKilang Minyak PPSDM Cepu Meledak, Satu Pekerja Luka Bakar
Herman Saleh Harahap·9 menit yang lalu -
NEWSKapolda Metro Jaya Tekankan Pelayanan Cepat dan Responsif, Call Center 110 Jadi Prioritas
hendra·27 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSembunyikan 4 Kg Emas di Dalam Sepatu, WN Malaysia Ditangkap di BIM
hendra·36 menit yang lalu -
PENDIDIKANPemkab Pasaman Revitalisasi 73 Sekolah Senilai Rp64,27 Miliar
Herman Saleh Harahap·46 menit yang lalu -
NEWSMenaker Tegaskan Semua Warga Berhak Dapat Pekerjaan Layak
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKejari Sergai Musnahkan Barang Bukti 85 Perkara, 217 Gram Sabu dan Hampir 6 Kg Ganja Ikut Dibakar
hendra·1 jam yang lalu -
NEWS VIDEOPascapenangkapan Listyo Sigit, Syahganda Minta Tujuan Penyadapan Dibuka ke Publik
Fadli Tara·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALRemaja Tewas Bersimbah Luka, Satu Terduga Pelaku Ditangkap
hendra·1 jam yang lalu -
NEWS VIDEODasco Ungkit Serangan Berulang, Tegaskan Tak Pernah Terlibat Judol dan Doksing
Fadli Tara·2 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
