Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

DPR Kritik Rencana Prabowo Bangun 100 Fakultas Kedokteran: Berisiko Turunkan Kualitas Dokter

DPR kritik rencana 100 Fakultas Kedokteran Prabowo karena berisiko pada kualitas dokter dan biaya yang besar

Bagikan:
Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago. (Foto: istimewa)
Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago. (Foto: istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Rencana Presiden untuk mendirikan 100 (FK) di seluruh universitas di Indonesia menuai kritik keras dari DPR.

Anggota , menilai kebijakan tersebut tidak menyentuh akar persoalan kekurangan dokter dan berpotensi menimbulkan masalah serius dalam kualitas .

Irma menegaskan, meski Indonesia saat ini memang kekurangan sekitar 100 ribu dokter, solusi dengan membangun puluhan baru justru merupakan langkah jangka panjang yang sarat risiko dan tantangan besar.

“Masalahnya bukan sekadar jumlah fakultas, tapi kualitas pendidikan dan kesiapan ekosistemnya. Mendirikan FK baru itu tidak sederhana,” katanya, Selasa (20/1/2026).

Baca Juga : Suarakan Keprihatinan Arah Kebijakan Kesehatan Nasional, Guru Besar Fakultas Kedokteran USU Desak Presiden Ganti Menkes

Menurutnya, rencana tersebut belum menjawab persoalan mendasar, seperti keterbatasan tenaga pendidik yang kompeten, kesiapan rumah sakit pendidikan, serta universitas pendamping yang berpengalaman dalam mengelola . Tanpa itu semua, peningkatan jumlah fakultas justru berisiko melahirkan dokter dengan kualitas yang tidak terjamin.

Sebagai alternatif, mendorong pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih realistis dan cepat, yakni meningkatkan kuota penerimaan mahasiswa di fakultas kedokteran yang sudah ada, terakreditasi, dan terbukti berkualitas.

“Jauh lebih efektif kalau kuota FK yang sudah mapan ditambah. Misalnya FK UI yang sekarang menerima 100 mahasiswa, bisa dinaikkan menjadi 200. Itu jauh lebih efisien daripada membangun FK baru dari nol,” tegas politikus NasDem ini.

Baca Juga : Legislator Minta Kemendikti Saintek Setop Obral Izin Pendirian Fakultas Kedokteran

Irma menilai, pembangunan fakultas kedokteran baru membutuhkan biaya besar, mulai dari gedung, sarana prasarana, rumah sakit pendidikan, hingga dosen dan dokter spesialis sebagai pengajar. Jika semua itu tidak dipenuhi, tujuan mengatasi kekurangan dokter justru bisa melenceng.

Ia juga menyoroti kemungkinan rumah sakit besar, baik negeri maupun swasta, untuk mendirikan fakultas kedokteran sendiri. Namun, langkah itu harus berada di bawah universitas pendamping yang jelas serta didukung tenaga pendidik berkualitas.

“Tidak bisa asal mendirikan. Harus ada universitas pendamping dan dosen yang mumpuni. Kalau tidak, ini hanya akan menambah masalah,” terang legislator dapil Sumsel II itu.

Lebih jauh, Irma mengingatkan bahwa urusan pendirian fakultas kedokteran berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (), bukan semata-mata Kementerian Kesehatan. Karena itu, ia mendesak adanya koordinasi yang solid antara Dikti dan Kemenkes agar kebijakan pendidikan dokter selaras dengan kebutuhan layanan kesehatan nasional.

“Kalau rumah sakit dijadikan rumah sakit pendidikan, tapi dokter spesialisnya tidak cukup untuk praktik dan mengajar, lalu apa output pendidikannya? Ini yang harus dijawab pemerintah,” tandas anngota BURT DPR ini.

Kritik ini menjadi peringatan keras agar pemerintah tidak terburu-buru mengejar target kuantitas, namun mengabaikan kualitas dan kesiapan sistem dalam mencetak dokter yang kompeten dan mampu menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat Indonesia.

(cw1/nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru