DPR Kecam Kekerasan di Daycare, Minta Evaluasi Sistem Pengawasan
Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanulhaq, mengecam keras kasus kekerasan terhadap anak dan balita di sebuah daycare.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanulhaq, mengecam keras kasus kekerasan terhadap anak dan balita di sebuah daycare.
Ia menegaskan, penanganan kasus tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku semata, tetapi harus menyasar akar persoalan.
“Jangan hanya tangkap pelaku di lapangan. Bongkar sistem yang membiarkan ini terjadi. Jangan tutup mata pada sistem yang gagal,” kata Maman, Selasa (28/4/2026).
Menurut dia, kasus kekerasan di tempat penitipan anak menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem pengawasan. Praktik pengasuhan yang berujung penyiksaan dinilai sebagai indikasi lemahnya kontrol negara terhadap lembaga daycare, terutama di wilayah perkotaan yang jumlahnya terus bertambah.
Maman menyoroti dilema yang dihadapi para orang tua. Di satu sisi, kebutuhan ekonomi memaksa mereka mempercayakan anak kepada layanan pengasuhan. Namun di sisi lain, negara dinilai belum hadir secara optimal untuk menjamin standar keamanan dan kelayakan lembaga tersebut.
“Orang tua menitipkan anak untuk dijaga, bukan untuk disakiti. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ini pengkhianatan terhadap kepercayaan publik,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan bagaimana praktik kekerasan bisa berlangsung tanpa terdeteksi. Menurutnya, celah dalam pengawasan, lemahnya kontrol perizinan, serta ketiadaan standar ketat bagi pengasuh menjadi faktor yang memungkinkan kasus serupa terus berulang.
Karena itu, Maman mendorong pemerintah menjadikan kasus ini sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola daycare di Indonesia, bukan sekadar peristiwa insidental.
“Kalau kasus seperti ini terus berulang, berarti ada yang salah dengan sistemnya. Dan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan memenjarakan pelaku,” tegasnya.
Komisi VIII DPR, lanjut dia, akan mendorong pemerintah memperketat pengawasan serta memastikan perlindungan anak menjadi prioritas dalam setiap kebijakan terkait layanan pengasuhan.
Di tengah sorotan publik, Maman mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengasuhan berada di titik rawan. Tanpa perbaikan nyata, bukan hanya rasa aman yang hilang, tetapi juga legitimasi negara dalam melindungi kelompok rentan.
“Kalau negara tidak segera membenahi ini, kita sedang membiarkan tragedi yang sama menunggu korban berikutnya,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co).
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINALNgaku Anak Jusuf Kalla Saat Terjaring Razia di Gowa, Perempuan Ini Ancam Pecat Polisi
hendra·7 menit yang lalu -
NEWS VIDEOAlasan Pemulihan Gunung Sibayak dan Ditutup Sementara, Pengelolah Malah Jadikan Arena Balap Trail
Fadli Tara·17 menit yang lalu -
EKONOMIIHSG Tertekan Usai BI Naikkan Suku Bunga ke 6%, Berikut Saham yang Jadi Sorotan Hari Ini
hendra·45 menit yang lalu -
PERISTIWAPerangi Peredaran Narkoba, Tim Gabungan Geledah Tiga Lapas di Palembang
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
NASIONALNihayatul Wafiroh Desak Validasi Data BSU 2026 agar Tepat Sasaran dan Tak Salah Alamat
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
NEWSKetua JMI-SU Tama Simanjuntak Apresiasi Satresnarkoba Polres Langkat Ungkap Peredaran 21 Kg Sabu
hendra·1 jam yang lalu -
KOTA MEDANTragis Pembunuhan Remaja Perempuan di Kos Medan, Terduga Pelaku Tewas Dihajar Warga
M Aribowo·2 jam yang lalu -
POLITIKAnalis Politik: Dasco Kandidat Terkuat Pengganti Gibran sebagai Wapres
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSimpan Belasan Ribu Ekstasi Milik Bandar DPO, Terdakwa Disebut Terima Upah Hingga Rp15 Juta
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALTransaksi Sabu, Pemuda 19 Tahun di Talang Kelapa Banyuasin Diamankan Polisi
Rozie Winata·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
