Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

DPR Kecam Kekerasan di Daycare, Minta Evaluasi Sistem Pengawasan

Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanulhaq, mengecam keras kasus kekerasan terhadap anak dan balita di sebuah daycare.

Bagikan:
Maman Imanulhaq berbicara dalam sebuah wawancara (foto:istimewa)
Maman Imanulhaq berbicara dalam sebuah wawancara (foto:istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — , Maman Imanulhaq, mengecam keras kasus dan balita di sebuah . 

Ia menegaskan, penanganan kasus tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku semata, tetapi harus menyasar akar persoalan.

“Jangan hanya tangkap pelaku di lapangan. Bongkar sistem yang membiarkan ini terjadi. Jangan tutup mata pada sistem yang gagal,” kata Maman, Selasa (28/4/2026).

Menurut dia, kasus kekerasan di tempat penitipan anak menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem pengawasan. Praktik pengasuhan yang berujung penyiksaan dinilai sebagai indikasi lemahnya kontrol negara terhadap lembaga , terutama di wilayah perkotaan yang jumlahnya terus bertambah.

Maman menyoroti dilema yang dihadapi para orang tua. Di satu sisi, kebutuhan ekonomi memaksa mereka mempercayakan anak kepada layanan pengasuhan. Namun di sisi lain, negara dinilai belum hadir secara optimal untuk menjamin standar keamanan dan kelayakan lembaga tersebut.

“Orang tua menitipkan anak untuk dijaga, bukan untuk disakiti. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ini pengkhianatan terhadap kepercayaan publik,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan bagaimana praktik kekerasan bisa berlangsung tanpa terdeteksi. Menurutnya, celah dalam pengawasan, lemahnya kontrol perizinan, serta ketiadaan standar ketat bagi pengasuh menjadi faktor yang memungkinkan kasus serupa terus berulang.

Karena itu, Maman mendorong pemerintah menjadikan kasus ini sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola daycare di Indonesia, bukan sekadar peristiwa insidental.

“Kalau kasus seperti ini terus berulang, berarti ada yang salah dengan sistemnya. Dan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan memenjarakan pelaku,” tegasnya.

Komisi VIII DPR, lanjut dia, akan mendorong pemerintah memperketat pengawasan serta memastikan perlindungan anak menjadi prioritas dalam setiap kebijakan terkait layanan pengasuhan.

Di tengah sorotan publik, Maman mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengasuhan berada di titik rawan. Tanpa perbaikan nyata, bukan hanya rasa aman yang hilang, tetapi juga legitimasi negara dalam melindungi kelompok rentan.

“Kalau negara tidak segera membenahi ini, kita sedang membiarkan tragedi yang sama menunggu korban berikutnya,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co).

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait