DPR Ingatkan Risiko Konversi LPG ke CNG, Infrastruktur dan Keselamatan Jadi Sorotan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Rencana pemerintah mengalihkan penggunaan LPG subsidi ke Compressed Natural Gas (CNG) mendapat sorotan dari parlemen. 

Anggota Komisi XII DPR, Syafruddin, mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dijalankan terburu-buru tanpa kesiapan infrastruktur dan jaminan keselamatan bagi masyarakat.

Menurut Syafruddin, keberhasilan program konversi energi tidak cukup hanya diukur dari potensi penghematan anggaran negara dan devisa, tetapi juga harus mempertimbangkan kesiapan rantai pasok distribusi gas secara menyeluruh.

“Pemerintah harus memastikan infrastruktur benar-benar siap sebelum konversi dilakukan. CNG memiliki rantai pasok yang jauh lebih kompleks dibandingkan LPG karena menggunakan tabung bertekanan tinggi. Tanpa kesiapan infrastruktur, distribusi CNG berpotensi tidak merata dan justru menyulitkan masyarakat, terutama di wilayah pelosok,” ujar Syafruddin, Jumat (8/5/2026).

Ia menjelaskan, secara teknis CNG disimpan dalam tekanan tinggi mencapai 200-250 bar, jauh lebih besar dibandingkan LPG. Karena itu, penggunaan CNG untuk rumah tangga memerlukan standar keamanan tabung dan instalasi yang lebih ketat.

“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Penggunaan CNG untuk rumah tangga membutuhkan standar keamanan yang jauh lebih tinggi. Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan risiko baru bagi konsumen,” tegas legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Timur tersebut.

Selain aspek keamanan, Syafruddin juga menyoroti tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang dinilai akan memengaruhi distribusi energi secara merata. 

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif agar kebijakan konversi tidak memicu ketimpangan akses energi di berbagai daerah.

“Indonesia memiliki tantangan geografis yang besar. Tidak semua wilayah memiliki akses mudah terhadap jaringan gas. Pemerintah perlu memastikan kebijakan ini tidak hanya menguntungkan wilayah tertentu,” katanya.

Ia menambahkan, potensi cadangan gas baru, termasuk yang ditemukan di Kalimantan Timur, harus dapat dimanfaatkan secara adil untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Selama ini, penggunaan CNG masih terbatas pada sektor komersial seperti hotel dan industri. Karena itu, penerapan secara nasional untuk rumah tangga dinilai membutuhkan kesiapan teknologi, sistem distribusi, hingga perlindungan konsumen yang matang.

“Jangan hanya mengejar penghematan anggaran, tetapi sistem dan aspek keamanan diabaikan. Semua harus dihitung secara matang agar transisi energi ini berjalan aman dan tidak membebani rakyat,” pungkas Syafruddin. 

(LS/nusantaraterkini.co).