Destinasi Wisata Kena Bencana, DPR Desak Pemerintah Siapkan Dana Pemulihan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR, Eva Monalisa mendorong pemerintah menyiapkan skema dana khusus untuk mempercepat pemulihan destinasi wisata yang terdampak bencana maupun kejadian luar biasa.

Menurut Eva, sektor pariwisata memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai jenis bencana. Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan infrastruktur destinasi, tetapi juga terhentinya aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya UMKM dan pelaku usaha yang menggantungkan pendapatan dari sektor pariwisata.

Eva mencontohkan bencana gempa di Flores dan kebakaran di Desa Adat Sade, Lombok, yang turut berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian di sekitar destinasi wisata.

“Kami mendorong adanya alokasi dana khusus untuk pemulihan seperti pada kasus gempa di Flores dan kebakaran di Desa Sade. Dana ini sekaligus untuk memberikan perlindungan bagi UMKM dan para pelaku pariwisata yang terdampak,” ujar Eva, Rabu (2/9/2026).

Ia menilai pemerintah perlu memiliki mekanisme mitigasi dan respons bencana yang lebih cepat dan terukur. Skema pembiayaan yang jelas dinilai penting agar proses pemulihan destinasi tidak berjalan lambat dan tidak memperpanjang tekanan ekonomi yang dialami masyarakat.

“Jangan sampai ketika terjadi bencana, masyarakat dan pelaku usaha pariwisata harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan dukungan pemulihan. Pemerintah perlu memiliki mekanisme yang jelas dan cepat agar aktivitas ekonomi masyarakat bisa segera kembali berjalan,” katanya.

Eva menegaskan, dana khusus tersebut tidak hanya digunakan untuk memperbaiki fasilitas fisik destinasi. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan terhadap pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat, penguatan UMKM, serta perlindungan bagi pekerja dan pelaku usaha pariwisata yang kehilangan sumber pendapatan akibat bencana.

Selain skema pendanaan, ia mendorong agar kebijakan pemulihan destinasi diintegrasikan dengan program mitigasi bencana. Langkah tersebut diperlukan agar pembangunan pariwisata tidak hanya mengejar peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mampu menghadapi berbagai risiko bencana.

“Pemulihan harus dilakukan secara menyeluruh. Infrastruktur memang penting, tetapi jangan melupakan masyarakat dan UMKM yang menjadi bagian dari ekosistem pariwisata. Mereka harus menjadi prioritas dalam proses pemulihan,” tegasnya.

Eva berharap pemerintah memasukkan skema pendanaan dan mekanisme respons bencana dalam perencanaan pembangunan pariwisata ke depan. Dengan demikian, setiap wisata" class="article-tag-link" rel="tag">destinasi wisata memiliki kesiapan menghadapi risiko sekaligus kepastian dalam proses pemulihan ketika bencana terjadi.

“Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan harus dibangun dengan ketahanan yang kuat. Ketika bencana terjadi, kita harus memastikan destinasi bisa pulih dan masyarakat tidak kehilangan sumber penghidupannya dalam waktu yang panjang,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah tersebut. 

(LS/Nusantaraterkini.co).