DPR Desak BPS Benahi Data Desil: Jangan Korbankan Hak Pendidikan Anak

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi X DPR, Habib Syarief Muhammad meminta Badan Pusat Statistik (BPS) memperbaiki akurasi data desil yang menjadi salah satu basis penentuan sasaran bantuan pendidikan, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Habib menilai persoalan data desil tidak boleh dipandang sebatas masalah teknis dan administratif. Kesalahan dalam mengklasifikasikan kondisi ekonomi masyarakat berpotensi berdampak langsung terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan yang dijamin konstitusi.

“Ketika statistik gagal memotret realitas kehidupan masyarakat, maka yang menjadi korban bukan sekadar ketepatan administrasi, tetapi hak konstitusional warga negara atas pendidikan,” kata Habib Syarief, Senin (14/9/2026).

Ia menyoroti potensi inclusion error, yakni masyarakat yang relatif mampu justru masuk sebagai penerima bantuan. Sebaliknya, exclusion error terjadi ketika masyarakat yang sebenarnya rentan justru tidak masuk dalam sasaran penerima.

Menurutnya, persoalan tersebut rentan terjadi karena kondisi ekonomi masyarakat, khususnya pekerja informal, dapat berubah dengan cepat.

Kepemilikan aset atau kondisi rumah yang tercatat dalam data statistik belum tentu mencerminkan kemampuan ekonomi keluarga secara aktual.

Karena itu, ia mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan hasil klasifikasi algoritmik sebagai keputusan final yang tidak dapat dikoreksi.

Habib juga menekankan pentingnya perspektif keadilan algoritmik dalam pengelolaan data pemerintah. Ia merujuk pemikiran Prof. Mireille Hildebrandt dalam buku Smart Technologies and the End(s) of Law, terutama terkait risiko penggunaan sistem komputasi dan algoritma ketika keputusan otomatis menyangkut hak-hak dasar manusia.

“Algoritma bekerja dengan logika if this, then that. Tetapi kehidupan manusia tidak sesederhana itu. Mesin tidak memiliki empati untuk memahami bahwa seseorang baru saja kehilangan pekerjaan, mengalami musibah, atau harus menjual aset untuk biaya rumah sakit,” tegas legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat tersebut.

Menurutnya, terdapat perbedaan antara kepastian algoritmik dan kepastian hukum. Kepastian algoritmik bekerja berdasarkan logika matematis dan aturan yang telah ditentukan, sementara kepastian hukum seharusnya tidak berhenti pada kepastian prosedural, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kondisi faktual masyarakat.

Untuk mencegah kesalahan sasaran, Habib mendorong BPS menerapkan prinsip Legal Protection by Design (LPbD) dalam sistem pendataan dan penetapan desil. 

Prinsip perlindungan hukum, kata dia, harus dibangun sejak awal dalam desain sistem, bukan baru diberikan setelah masyarakat dirugikan.

Ia menawarkan tiga prinsip utama yang perlu diterapkan.

Pertama, transparansi dan keterjelasan (explainability). Masyarakat harus dapat mengetahui alasan mereka dikategorikan ke dalam desil tertentu.

Kedua, hak untuk menyanggah dan mengoreksi data (contestability). BPS diminta menyediakan mekanisme sanggah yang mudah, sederhana, dan dapat diakses masyarakat tanpa birokrasi berbelit.

Ketiga, human-in-the-loop, yakni tetap melibatkan manusia dalam proses pengambilan keputusan.

Habib menilai keputusan untuk menolak atau mencabut bantuan pendidikan tidak semestinya sepenuhnya diserahkan kepada sistem otomatis. Harus tersedia ruang bagi verifikator atau pendamping di tingkat lokal untuk memeriksa kondisi faktual dan mengoreksi keluaran sistem apabila ditemukan anomali.

“Harus ada verifikator atau pendamping di tingkat lokal yang dapat melihat kondisi faktual dan mengoreksi keluaran algoritma ketika ditemukan anomali,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)