DPD Minta Atensi Serius dari Kementerian PKP Terkait Sinkronisasi Kebijakan Perumahan Daerah
Anggota Komite III DPD Mirah Midadan Fahmid, meminta perhatian serius dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) terkait belum
nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komite III DPD Mirah Midadan Fahmid, meminta perhatian serius dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) terkait belum optimalnya sinkronisasi kebijakan perumahan antara pusat dan daerah.
Hal ini ia sampaikan menyusul pernyataan Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, yang mempertanyakan kejelasan roadmap program Tiga Juta Rumah milik pemerintah pusat.
Menurut Senator Mirah, pembangunan perumahan yang efektif dan berkelanjutan tidak bisa terus-menerus bersandar pada pendekatan top-down dari pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya desentralisasi kebijakan perumahan, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih luas untuk menyesuaikan program dengan konteks sosial dan geografis wilayah masing-masing.
“Kalau semua masih dikendalikan pusat, kita tidak akan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah. Desentralisasi bukan hanya wacana, tapi soal komitmen fiskal dan politik untuk memberi ruang daerah menyusun kebijakan perumahan yang sesuai dengan tantangan lokal,” tegas Mirah, Selasa (10/6/2025).
Senator NTB ini menyebut bahwa atensi fiskal di tingkat daerah sangat krusial untuk menjalankan model-model inovatif seperti yang tengah diujicobakan di Desa Ungge, NTB, di mana konsep pembangunan perumahan transformatif tengah diuji sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan ekstrem. Program tersebut melibatkan pendekatan lintas sektor dan tidak hanya fokus pada bangunan fisik, tetapi juga pada transformasi sosial masyarakat.
Lebih lanjut, Senator Mirah mendorong adanya forum dialog strategis yang melibatkan KemenPKP, DPR RI, DPD RI, serta pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa tidak ada lagi tumpang tindih data maupun kebijakan yang kontraproduktif.
“Saat ini, problem sinkronisasi antara data pusat dan daerah sangat krusial. Bahkan dalam RDPU Komisi V DPR RI dengan Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) beberapa waktu lalu terungkap bahwa beberapa data masih belum sinkron antara pihak asosiasi dengan kementerian,” ujarnya.
Ia mengusulkan agar ke depan dibentuk mekanisme Multi-Level Governance yang lebih partisipatif dan akuntabel. Mekanisme ini memungkinkan sinkronisasi perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan program perumahan antara pemerintah pusat, daerah, asosiasi pengembang, dan masyarakat sipil.
“Kami di DPD RI sangat terbuka untuk memfasilitasi dialog tersebut. Sebab isu ini menyangkut hak dasar rakyat dan menjadi tanggung jawab bersama semua level pemerintahan,” tutup Senator Mirah.
(cw1/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWS VIDEO264 Penumpang KA Siantar Ekspres Selamat Usai Lokomotif Terbakar di Sinaksak
Fadli Tara·30 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKasus Dugaan Makar Memanas, Bareskrim Bakal Periksa Listyo Sigit dan Ahrie Sonta
hendra·31 menit yang lalu -
SUMUTBuruh Sumut Siapkan Aksi 2 Hari: Desak Bobby Nasution Revisi UMP 2027 Jadi Rp3,85 Juta
M Aribowo·1 jam yang lalu -
NEWSCegah Jerat Pidana Dana Desa, Kejari dan Pemkab Nias Selatan Bekali Ratusan Kades
hendra·1 jam yang lalu -
EKONOMISoroti Kenaikan BI-Rate, Hanif Dhakiri Ingatkan Stabilitas Rupiah Jangan Tekan Daya Beli Masyarakat
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
NASIONALBiaya Pakan Tembus 85 Persen Biaya Produksi, Komisi IV DPR Dorong Subsidi untuk Peternak Rakyat
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
-
POLITIKDilaporkan ICW ke MKD Terkait UU Perampasan Aset, Habiburokhman: Kurang Terbuka Apa Lagi?
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINAL11 Tersangka Perdagangan Orang di Kaltim Dijerat Pasal Berlapis, Terancam 15 Tahun Penjara
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
PENDIDIKANHGN 2026 di Sumsel: Herman Deru Tegaskan Apresiasi Guru Harus Adil Tanpa Sekat ASN dan Non-ASN
Rozie Winata·4 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
