Dongkrak Pendapatan Daerah, Pemprov Sumut Optimalkan Kendaraan Listrik dan Gebyar Pajak
Pemprov Sumut optimalkan pendapatan lewat insentif kendaraan listrik dan program Gebyar Pajak untuk tingkatkan kepatuhan wajib pajak.
Nusantaraterkini.co, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus melakukan langkah strategis dalam mengoptimalkan sektor pendapatan daerah. Di antaranya melalui optimalisasi penggunaan kendaraan listrik dan gebyar pajak.
"Langkah konkret ini diwujudkan melalui pemberian insentif pajak bagi kendaraan listrik serta peluncuran program apresiasi bagi wajib pajak taat yang dikemas dalam Gebyar Pajak," ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemprov Sumut, saat konfrensi pers, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Rabu (29/4/2026).
Sutan Lubis menjelaskan, kebijakan yang diterapkan Pemprov Sumut merupakan bentuk tindak lanjut atas regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Hal ini merujuk pada Surat Edaran (SE) Mendagri tanggal 22 April 2026 yang mengatur tentang kebijakan baru mengenai pemanfaatan aset negara, termasuk penyesuaian aturan di sektor pajak kendaraan.
"Saat ini, kebijakan utama yang masih berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara khusus bagi pemilik kendaraan listrik," jelasnya.
Selain insentif kendaraan listrik, Pemprov Sumut juga menggulirkan program Gebyar Pajak sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu. Program ini, katanya, merupakan strategi motivasi agar budaya taat pajak semakin mengakar di tengah masyarakat. Ia memastikan bahwa alokasi anggaran untuk apresiasi ini telah ditetapkan secara matang, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan akuntabel dan tepat sasaran.
Mengenai keberlanjutan dari program-program tersebut, Sutan mengungkapkan bahwa Pemprov Sumut akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Fokus utama evaluasi adalah mengukur sejauh mana efektivitas program dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta melihat dampak positif yang dihasilkan bagi masyarakat luas.
"Jika terbukti memberikan kontribusi nyata dalam mendongkrak pendapatan daerah sekaligus mempermudah masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan program ini akan terus dikembangkan ke depannya," pungkasnya.
(Cw5/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINALPolri Gelar Perkara Kasus Makar dan Penyadapan Usai Geledah Rumah EHS
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
-
NASIONALMenaker Sampaikan Pedoman Penetapan UMP 2027, Begini Hitungannya
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolres Jakbar Bongkar Laboratorium Gelap Vape Etomidate di Cengkareng
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
KOTA MEDANHari ke-3 Operasi Zebra, 21 Kendaraan Lawan Arus di Jalan Bambu Medan Ditindak
M Aribowo·5 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolres Langkat Gagalkan Penyelundupan 21 Kilogram Sabu Tujuan Jambi
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
PERISTIWASatu Pekerja Tewas Akibat Ledakan Kilang Minyak PPSDM
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
NEWSIOM dan AJI Kupang Perkuat Pelaporan Migrasi Berbasis Bukti
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
KESEHATANBobby Luncurkan Teknologi Robotik Ortopedi, Minimalisir Warga Berobat ke Luar Negeri
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
Semua berita sudah ditampilkan
