Kasus Nelayan Sumut Ditangkap di Malaysia Turun Drastis, Pemprov Siapkan Tiga Langkah Strategis Baru

Nusantaraterkini.co, MEDAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat barikade pencegahan agar nelayan lokal tidak melintasi batas wilayah perairan Indonesia. Langkah ini diambil guna meminimalkan risiko hukum internasional yang kerap menimpa para nelayan tradisional di kawasan perbatasan. 

​

Untuk memaksimalkan upaya tersebut, Pemprov Sumut telah merumuskan tiga langkah strategis utama, yakni meningkatkan edukasi kepada nelayan, memperkuat kapasitas armada dan alat tangkap, serta mempererat koordinasi hukum dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Penang, Malaysia. 

​

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Sulaiman Harahap, menegaskan, implementasi ketiga langkah ini membutuhkan sinergi yang kuat dan berkesinambungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga perwakilan diplomatik di luar negeri. 

​

"Saya harap Pemkab/Pemko dan Pemprov memperkuat edukasi ke nelayan terkait batas wilayah dan apa hukumannya ketiga melanggar, mereka juga perlu diedukasi terkait teknologi GPS, koordinat sehingga benar-benar akurat terkait batas," tegas Sulaiman Harahap saat memimpin rapat bersama jajaran KJRI Penang di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (7/7/2026).

​

​Dalam rapat yang dihadiri oleh para Sekretaris Daerah (Sekda) dan OPD terkait dari wilayah pesisir timur Sumut tersebut, Sulaiman menjabarkan teknis pelaksanaan program kerja Pemprov: 

​

1. Pemberdayaan Teknologi Navigasi: Membekali dan mengedukasi nelayan dengan sistem koordinat berbasis GPS agar tidak buta arah di laut.

​

2.Upgrading Armada & Alat Tangkap: Meningkatkan kapasitas kapal agar nelayan memperoleh hasil tangkapan yang lebih baik tanpa harus berlayar terlalu dekat dengan garis perbatasan Indonesia-Malaysia.

​

3. Advokasi Hukum Bersama KJRI: Memperkuat koordinasi dengan KJRI Penang untuk menjamin perlindungan hukum jika nelayan menghadapi kendala di wilayah perbatasan.

​

Selain tiga poin di atas, Sulaiman juga menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota di pesisir timur untuk menggalakkan pembangunan rumpon (rumah ikan) secara terukur di zona laut Indonesia. 

​

"Ini perlu kita galakkan, membuat rumpon-rumpon tetapi juga harus terukur, jangan pulak nanti rumponnya malah jadi sampah di lautan, dengan begitu nelayan kita tidak perlu jauh-jauh ke batas perairan untuk menangkap ikan," ujar Sulaiman memberikan solusi konkret.

​

Kasus Penangkapan Nelayan Menurun

​Kerja keras Pemprov Sumut beserta jajaran daerah pesisir membuahkan hasil yang menggembirakan. Konsul Jenderal RI di Penang, Wanton Saragih, mengungkapkan data bahwa tren penangkapan nelayan asal Sumut oleh aparat keamanan Malaysia menunjukkan penurunan yang sangat tajam dalam beberapa tahun terakhir. 

​Berikut adalah grafik penurunan kasus penangkapan nelayan Sumut di Malaysia: 

​Tahun 2023: Tercatat sebanyak 123 kasus penangkapan. Tahun 2024: Turun drastis menjadi 24 kasus. Tahun 2025: Menurun lagi menjadi 19 kasus. Hingga Pertengahan 2026: Hanya tercatat 5 kasus.

​

Wanton memberikan apresiasi tinggi kepada Pemprov Sumut atas komitmennya dalam melakukan sosialisasi intensif mengenai regulasi perbatasan. 

​

"Setelah kita bersama-sama gencar melakukan edukasi, sosialisasi kepada nelayan hasilnya signifikan, kami sangat apresiasi Pemprov Sumut, Pemda, Pemko yang berada di pesisir timur, kita berharap ini terus bisa kita lakukan," tambah Wanton Saragih.

(Emn/Nusantaraterkini.co)