Dialog Publik Hari Anti Penyiksaan di Medan Soroti Dukungan Publik terhadap Kekerasan Aparat
Sekarang publik sering sekali mendukung praktik penyiksaan. Kekerasan dianggap lumrah bila korban adalah pelaku begal atau musuh publik
Nusantaraterkini.co, MEDAN – Peringatan Hari Anti Penyiksaan Internasional di Medan, Sumatera Utara, Kamis (26/6/2025), berlangsung dalam bentuk dialog publik. Acara yang diinisiasi sejumlah lembaga pegiat hak asasi manusia (HAM), jurnalis, dan aktivis perempuan ini membahas beragam bentuk penyiksaan serta perubahan sikap masyarakat terhadap praktik tersebut.
Baca Juga: Hari Anti Penyiksaan di Medan: Penyiksaan Masih Sistemik, Aparat Negara Jadi Pelaku Utama
Dalam dialog itu, para pembicara menyoroti fakta bahwa sebagian masyarakat justru mendukung tindakan penyiksaan, terutama bila korbannya pelaku kejahatan jalanan. Kepala Bidang Operasional KontraS Sumut, Adinda Zahra, menilai kecenderungan ini sebagai persoalan serius.
“Sekarang publik sering sekali mendukung praktik penyiksaan. Kekerasan dianggap lumrah bila korban adalah pelaku begal atau musuh publik,” kata Adinda.
Ia menegaskan bahwa apa pun bentuknya, penyiksaan tetap melanggar hukum dan hak asasi manusia.
Adinda juga menekankan bahwa keresahan warga terhadap maraknya begal dan perampokan tak bisa dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan. “Penegakan hukum harus tetap sesuai aturan,” katanya.
Diskusi ini juga menyinggung kasus penembakan remaja berusia 15 tahun di Medan Belawan pada 4 Mei 2025 oleh AKBP Oloan Siahaan, Kapolres Pelabuhan Belawan. Meski peristiwa itu menuai kecaman aktivis, banyak elemen masyarakat justru memberikan dukungan, termasuk anggota legislatif.
Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, bahkan secara terbuka mendukung tindakan Kapolres Belawan.
“Tawuran di Belawan sudah lama meresahkan. Kami mendukung langkah tegas Polres untuk menjaga ketertiban,” katanya.
Baca Juga: Anggota Polantas Medan yang Terekam Pungli Disanksi Tegas
Senada, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, menilai penembakan tersebut sebagai bentuk pembelaan diri. “Dari sudut pandang pengamanan, tindakan itu tepat,” ujarnya.
Para pembicara dialog publik sepakat bahwa kasus-kasus semacam ini memperlihatkan problem mendasar dalam penegakan hukum dan persepsi publik. Mereka mendesak aparat dan masyarakat untuk tetap menjunjung prinsip HAM dan keadilan, agar rasa aman terwujud tanpa melanggar hak-hak warga.
(cw7/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWSPolresta Balikpapan Salurkan 10 Peserta Poliran ke Dunia Kerja
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
NEWSPeringati HUT Kemenimipas, Rutan Kabanjahe Upacara Bersama Forkopimda Karo
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
NEWS VIDEOPolisi Geledah Rumah Diduga Milik Irjen EH di Jakarta Selatan Terkait Kasus Penyadapan
3 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolda Kaltim Bongkar Delapan Kasus Siber Sepanjang 2026
Herman Saleh Harahap·3 jam yang lalu -
KOTA MEDANGodfried Lubis Desak Dirut PUD Pasar Tindak Oknum Pegawai Diduga Terlibat Jual Beli Kios
Herman Saleh Harahap·3 jam yang lalu -
KOTA MEDANRibuan Pencari Kerja Padati Poliran Career Expo Medan
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
EKONOMIBI Balikpapan dan TPID Gelar Pasar Murah Jelang Nataru
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALMahasiswa UI Gugat Aturan Darurat Bencana ke MK
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
KOTA MEDANPengerjaan Drainase Makan Korban, Wali Kota Diminta Tanggung Jawab
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
NEWSSatgas Damai Cartenz Beri Dukungan Psikologi Personel di Kiwirok
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
