Kasus Penyiksaan di Sumut Naik Pesat, Impunitas Masih Subur?
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara (Sumut) menilai lemahnya penegakan hukum dan budaya impunitas yang massif memb
nusantaraterkini.co, MEDAN – Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara (Sumut) menilai lemahnya penegakan hukum dan budaya impunitas yang massif membuat kasus penyiksaan di Sumut meningkat drastis.
Berdasarkan data mereka, dalam setahun terakhir terjadi sedikitnya 17 kasus penyiksaan, naik signifikan dibanding dua periode sebelumnya.
Kepala Bidang Operasional KontraS Sumut, Adinda Zahra, mengatakan banyaknya kasus penyiksaan harus dilihat sebagai gejala kegagalan aparat penegak hukum memberikan rasa keadilan.
“Jumlah kasus meningkat dan nyaris tak pernah diikuti proses hukum yang tegas,” katanya disela kegiatan hari peringatan anti penyiksaan, di Medan, pada Kamis (26/6/2025).
Masih dalam catatan KontraS, selama Juli 2024 dan Juni 2025 terdapat 36 korban luka dan lima meninggal dunia akibat penyiksaan. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding periode sebelumnya, yakni 12 kasus pada 2023, 2024 dan 14 kasus pada 2022–2023. Sebagai perbandingan, dalam rentang 2019–2022 rata-rata kasus penyiksaan hanya tujuh per tahun.
Adinda menambahkan, salah satu faktor utama tingginya kasus penyiksaan adalah ketidakmampuan aparat penegak hukum memproses pelaku hingga ke ranah pidana.
“Pelaku lebih sering hanya dikenai sanksi disiplin atau etik. Jika pun masuk pidana, hukumannya ringan dan sama sekali tidak berpihak kepada korban,” ucapnya.
Selain itu, pengawasan internal institusi seperti Propam Polri maupun POM TNI dinilai belum memadai. Padahal, baik Polri maupun TNI sudah memiliki peraturan internal untuk melarang praktik penyiksaan.
“Namun di lapangan, aturan ini nyaris tak pernah benar-benar ditegakkan,” katanya.
Adinda juga menyinggung bahwa banyak korban penyiksaan kesulitan mengakses keadilan maupun pemulihan. Selain trauma fisik dan psikis, mereka juga menghadapi stigma sosial dan kehilangan mata pencaharian.
“Negara bukan hanya gagal mencegah, tapi juga gagal memulihkan,” tegasnya.
Dengan menjadikan peringatan Hari Anti Penyiksaan sebagai momentum, KontraS Sumut mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh dan memastikan adanya proses hukum pidana yang transparan dan berpihak pada korban.
Selain itu, lembaga independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, dan LPSK perlu dilibatkan secara lebih aktif dalam memantau dan menangani kasus penyiksaan agar budaya impunitas bisa diakhiri.
(Cw7/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWSPolresta Balikpapan Salurkan 10 Peserta Poliran ke Dunia Kerja
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
NEWSPeringati HUT Kemenimipas, Rutan Kabanjahe Upacara Bersama Forkopimda Karo
Herman Saleh Harahap·3 jam yang lalu -
NEWS VIDEOPolisi Geledah Rumah Diduga Milik Irjen EH di Jakarta Selatan Terkait Kasus Penyadapan
3 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolda Kaltim Bongkar Delapan Kasus Siber Sepanjang 2026
Herman Saleh Harahap·3 jam yang lalu -
KOTA MEDANGodfried Lubis Desak Dirut PUD Pasar Tindak Oknum Pegawai Diduga Terlibat Jual Beli Kios
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
KOTA MEDANRibuan Pencari Kerja Padati Poliran Career Expo Medan
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
EKONOMIBI Balikpapan dan TPID Gelar Pasar Murah Jelang Nataru
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALMahasiswa UI Gugat Aturan Darurat Bencana ke MK
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
KOTA MEDANPengerjaan Drainase Makan Korban, Wali Kota Diminta Tanggung Jawab
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
NEWSSatgas Damai Cartenz Beri Dukungan Psikologi Personel di Kiwirok
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
