Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Cegah Kasus Keracunan Berulang, Pakar Gizi: Distribusi MBG Sebaiknya Tak Dilakukan Sembarangan

Celah anak mengalami keracunan makanan massal terletak pada aspek pengolahan dan distribusi makanan

Bagikan:
Potret siswa sekolah mengalami keracunan usai menyantap MBG. (Foto: dok istimewa)
Potret siswa sekolah mengalami keracunan usai menyantap MBG. (Foto: dok istimewa)
A A

, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang pemerintah sebagai program prioritas terkait solusi gizi anak sekolah kembali menjadi sorotan. 

Pasalnya, ratusan kasus belakangan semakin sering dilaporkan hingga membuat siswa-siswi mengalami muntah sampai diare pascamenyantap menu MBG. 

Hal ini memicu kekhawatiran publik lebih luas soal keamanan pangan yang didistribusikan massal. Karena itu, muncul desakan memperbaiki tata kelola .

Komunitas dr Tan Shot Yen menjelaskan, celah anak mengalami keracunan makanan massal terletak pada aspek pengolahan dan . Menurutnya, suhu penyimpanan merupakan titik rawan yang kerap terabaikan.

Baca Juga : Kalau MBG Bermasalah, yang Dibenahi Sistemnya Bukan Programnya Dihentikan

"Di rentang suhu 5 sampai 60 derajat Celsius, itu disebut suhu kritis. Bakteri, jamur, hingga mikroba berbahaya bisa tumbuh dengan cepat. Jadi jangan heran kalau makanan yang dibiarkan di suhu ruang dalam waktu lama akhirnya basi," katanya, Jumat (26/9/2025).

Ia mencontohkan praktik katering pesta atau hajatan yang selalu meletakkan makanan di atas pemanas.

"Itu bukan semata supaya makanan terasa hangat, tapi untuk mencegah bakteri berkembang," ujarnya.

Karenanya, dr Tan menilai distribusi MBG sebaiknya tidak dilakukan sembarangan. Salah satu solusi yang benar-benar memastikan suhu pangan aman adalah menggeser suplai MBG langsung ke kantin sekolah, atau memastikan setiap makanan disimpan dalam wadah berpemanas sampai akhirnya dibagikan ke siswa.

Lebih jauh, dr Tan menekankan perlunya pendekatan pentahelix dalam mengawal program ini. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus menggandeng organisasi profesi gizi seperti Persagi, akademisi, tenaga pelaksana gizi di lapangan.

"Tenaga gizi di puskesmas dan kader posyandu mestinya bisa dilibatkan karena mereka paling paham kondisi anak-anak di lapangan. Kalau prosesnya tertutup, risiko salah menu atau basi akan terus berulang," tuturnya.

Baca Juga : Senator Ahmad Nawardi: MBG Dorong Kesehatan Anak, Ciptakan Lapangan Kerja, dan Serap Produk Lokal

Ia juga menyoroti adanya potensi dimanfaatkan sebagai etalase jualan produk tertentu, alih-alih fokus pada pemenuhan gizi anak. 

"Kalau mau melibatkan pelaku usaha, pastikan kontribusinya nyata, misalnya dengan menyediakan dapur mobil berpemanas, bukan sekadar memasok produk instan," tambahnya.

Kualitas makanan, rantai distribusi, hingga mekanisme pengawasan harus diperketat agar tujuan utama program ini, memperbaiki gizi anak Indonesia, tidak berbalik menjadi masalah kesehatan baru.

Sementara, Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menilai, perlu evaluasi menyeluruh terkait kasus massal pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat sehingga ditetapkan menjadi kasus luar biasa (KLB). 

"Program ini sejatinya dimaksudkan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, namun kejadian ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap aspek pengolahan, distribusi, dan pengawasan mutu makanan," kata Nurhadi.

Nurhadi mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk fokus terhadap investigasi penyebab keracunan. Selain itu, peningkatan standar higiene dan sanitasi dapur MBG pun diperlukan.

Baca Juga : Cerita Siswa Korban Keracunan MBG di KBB: Ayam Berbau Aneh, Sesak Napas hingga Dua Kali Dirawat

"Apabila diperlukan, pelaksanaan MBG di dapur-dapur yang belum memenuhi standar dapat dihentikan sementara sampai hasil investigasi keluar," ujarnya.

Dia pun mengusulkan adanya pembatasan jumlah porsi MBG. Menurut dia, pembatasan porsi penting dilakukan untuk menjaga kualitas dan kesegaran makanan.

"Kami mengusulkan pembatasan jumlah porsi per dapur, misalnya maksimal 2.000 porsi per hari. Pembatasan ini penting agar kualitas, kesegaran, dan pengawasan makanan lebih mudah terjaga serta beban kerja penyedia lebih seimbang," jelasnya.

"Langkah ini juga akan mempermudah sekolah dan pemerintah dalam melakukan pengawasan," sambung dia.Selain itu, menurut dia, perlu pembenahan tata kelola dan pengawasan lebih ketat. Terlebih akselerasi program MBG penting agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat," timpalnya.

"Sejauh pengamatan kami, penyebab utama maraknya keracunan pada program MBG terletak pada manajemen dapur yang belum tertata dengan baik, mulai dari kompetensi kepala dapur hingga ahli gizi," tuturnya.

Baca Juga : Ratusan Pelajar Keracunan MBG, Pemkab Bandung Barat Tetapkan Status KLB

"Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh dan pembatasan jumlah penerima manfaat per dapur menjadi langkah proporsional untuk mencegah beban berlebih dan menjaga kualitas layanan," imbuh dia.

Operasional SPPG Disetop 

Terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sanjaya memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengalami kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) akan dihentikan. Operasional SPPG disetop minimal 14 hari.

"Hasil uji laboratorium (dari Badan Pengawas Obat dan Makanan) itu kan rata-rata 14 hari baru keluar ya, nah di situ kan penyidik juga berproses, meminta keterangan, kemudian mengumpulkan alat bukti. Setelah itu, kemudian BGN akan mengkaji kembali," ujar Sony.

Selama SPPG berhenti beroperasi, BGN akan mengevaluasi secara keseluruhan penyebab keracunan. Setelah dapat dipastikan penyebabnya dan SPPG terbukti telah melakukan perbaikan, maka izin operasional bisa dikeluarkan kembali.

"BGN pasti melihat dulu, apakah terkait dengan kondisi fasilitas atau apa? Kalau fasilitasnya sudah dilakukan perbaikan, kemudian perbaikan, bisa saja izin dikeluarkan, tetapi selama ini kan baru ditutup ya, baru tutup terutama untuk yang September ini," kata Sony.

Baca Juga : Siswa Keracunan MBG, Komisi X Minta Mendikdasmen Berkoordinasi dengan BGN

Untuk menangani kasus-kasus keracunan di berbagai wilayah, BGN bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan investigasi. Apabila ditemukan unsur kesengajaan, maka SPPG akan diproses secara pidana.

"Setiap kali ada kejadian, kami itu berkoordinasi dengan Polres karena Polres kan datang ke tempat kejadian perkara, mengambil sampel secara pro justitia (sesuai hukum), jadi ya tentu berkoordinasi dari awal memang seperti itu. Apabila memenuhi unsur pidana, ada unsur kesengajaan apalagi, maka yang bertanggung jawab itu pelakunya berdasarkan hasil penyelidikan," paparnya.

(cw1/)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait