BNN Ajukan Tambahan Anggaran Rp5,05 Triliun, Ini Rincian Anggaran Pemberantasan Narkoba 2027

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Badan Narkotika Nasional (BNN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp5,05 triliun untuk tahun anggaran 2027. Tambahan dana tersebut dinilai diperlukan untuk memperkuat berbagai program penanganan narkotika, mulai dari pencegahan, pemberantasan, intelijen, hingga rehabilitasi.

Sekretaris Utama BNN Irjen Pol Tantan Sulistyana mengungkapkan, lembaganya mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp1,44 triliun untuk 2027. Nilai tersebut mengalami penurunan Rp69,55 miliar atau sekitar 4,59 persen dibandingkan pagu awal BNN pada 2026 yang mencapai Rp1,51 triliun.

Hal itu disampaikan Tantan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

"Mengacu pada Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional perihal Pagu Anggaran 2027, BNN memperoleh anggaran sebesar Rp1,44 triliun rupiah dengan alokasi per jenis belanja sebesar Rp1,29 triliun rupiah untuk belanja operasional dan Rp155,93 miliar rupiah untuk belanja non-operasional," ujar Tantan.

Selain pagu tersebut, BNN mendapatkan alokasi baru yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp93 miliar. Dana ini diperuntukkan bagi pembangunan Pusat Layanan Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Namun, menurut Tantan, anggaran yang tersedia belum cukup untuk membiayai sejumlah kebutuhan strategis BNN. Beberapa sektor, seperti layanan rehabilitasi, intelijen narkotika, asesmen terpadu, serta program prioritas nasional, bahkan belum memperoleh alokasi anggaran.

"Berdasarkan kondisi pagu anggaran tersebut, alokasi untuk menunjang tugas fungsi seperti belanja layanan publik terkait rehabilitasi, intelijen narkotika, layanan asesmen terpadu, dan belanja prioritas nasional, serta belanja prioritas lembaga dan reguler tidak dapat terpenuhi atau sebesar 0 rupiah," jelasnya.

Atas kondisi tersebut, BNN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp5,05 triliun. Dana tambahan itu terdiri dari Rp1,51 triliun yang bersumber dari Rupiah Murni dan Rp3,54 triliun melalui pinjaman luar negeri.

Untuk tambahan dari Rupiah Murni, BNN mengalokasikan anggaran ke sejumlah bidang prioritas. Rinciannya, Rp579,27 miliar untuk bidang pemberantasan, Rp157,35 miliar untuk pencegahan, Rp121,56 miliar untuk kesekretariatan, dan Rp112,77 miliar bagi pemberdayaan masyarakat.

BNN juga mengusulkan Rp105,01 miliar untuk memperkuat laboratorium narkotika. Sementara bidang data dan informasi, termasuk pelaksanaan survei prevalensi penyalahgunaan narkoba, mendapat usulan tambahan Rp74,71 miliar.

Pada sektor rehabilitasi, BNN mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp229,43 miliar. Dana tersebut akan mendukung berbagai layanan, mulai dari rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan, pascarehabilitasi, rehabilitasi keliling, hingga tele-rehabilitasi.

Selain itu, terdapat usulan Rp60,67 miliar untuk kebutuhan operasional perkantoran, Rp19,32 miliar untuk belanja pegawai, Rp17,96 miliar bagi pengembangan sumber daya manusia, Rp17,35 miliar untuk bidang hukum dan kerja sama, serta Rp13,10 miliar untuk pengawasan.

Sementara itu, porsi pinjaman luar negeri sebesar Rp3,54 triliun akan diarahkan untuk sejumlah proyek strategis BNN.

Dana tersebut antara lain ditujukan untuk meningkatkan kapasitas operasional dan intelijen BNN dalam mendukung keamanan nasional, memperkuat layanan rehabilitasi dan edukasi publik, serta memodernisasi sarana rehabilitasi dan pelayanan laboratorium.

BNN menilai tambahan anggaran tersebut penting untuk memastikan pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dapat berjalan optimal. Program tersebut juga menjadi bagian dari Asta Cita dan sejumlah prioritas nasional pemerintah.

Tantan menyebut keterbatasan anggaran berpotensi memengaruhi kemampuan BNN dalam menjalankan berbagai program prioritas yang telah dirancang.

"Sehingga BNN tidak dapat mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden dan program kerja prioritas nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba," katanya.

Karena itu, BNN meminta dukungan Komisi III DPR RI agar usulan tambahan anggaran Rp5,05 triliun dapat disetujui. Dengan tambahan tersebut, BNN berharap pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan narkotika pada 2027 dapat dilakukan secara lebih optimal.

"Seluruh usulan anggaran dan dukungan operasional tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari ikhtiar dan tanggung jawab moral kita bersama untuk memberikan perlindungan terbaik bagi generasi penerus bangsa," tegas Tantan.

(Dra/nusantaraterkini.co).