BGN Diminta Rampungkan Revisi Anggaran 2027 dalam Sebulan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Komisi IX DPR meminta BGN segera merevisi rencana anggaran 2027. Anggaran yang dibahas saat ini masih menggunakan pagu indikatif dari kepemimpinan lama.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris,  menjelaskan, Komisi IX sempat mempertanyakan kepada BGN apakah pembahasan anggaran akan tetap dilanjutkan seperti biasa. 

Namun, setelah mempertimbangkan berbagai aspek, rapat akhirnya diputuskan berlangsung secara tertutup untuk menghindari munculnya kesalahpahaman di publik.

"Anggaran 2027 yang disajikan hari ini bukan anggaran yang benar-benar ingin digunakan oleh BGN saat ini. Pagu anggaran indikatif tersebut masih merupakan rancangan yang disiapkan oleh kepemimpinan lama," kata Charles disela-sela RDP dengan BGN di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, BGN masih membutuhkan waktu untuk menyusun ulang program-program yang akan dijalankan pada 2027, termasuk menentukan jumlah penerima manfaat dan kebutuhan anggaran yang lebih akurat.

Ia menilai penyampaian angka yang belum final secara terbuka berpotensi menimbulkan berbagai persepsi yang keliru di masyarakat.  Karena itu, Komisi IX memilih agar pembahasan dilakukan secara tertutup hingga proses penyempurnaan anggaran selesai.

Meski demikian, Charles menyebut BGN telah menyampaikan komitmennya untuk melakukan efisiensi secara besar-besaran, baik dari sisi besaran anggaran maupun jumlah penerima manfaat program.

"Proses efisiensi masih berjalan sehingga BGN belum bisa memberikan angka yang pasti. Yang disajikan saat ini masih merupakan anggaran yang disiapkan oleh kepemimpinan sebelumnya," ujar politikus PDIP ini.

Lebih lanjut, Charles menegaskan bahwa pembahasan tetap harus dilakukan karena siklus penyusunan anggaran negara terus berjalan dan tidak dapat dihentikan. 

Oleh karena itu, Komisi IX meminta BGN segera melakukan penyesuaian dan perbaikan sesuai kebutuhan program yang akan dijalankan pada 2027.

Terkait tenggat waktu, Charles mengatakan Komisi IX memberikan batas waktu mengikuti siklus pembahasan anggaran yang berlaku.

"Kemungkinan dalam satu bulan ini sudah harus selesai," pungkas Legislator dapil Jakarta III ini

(LS/Nusantaraterkini.co)