Australia Larang Anak di Bawah 16 Tahun Punya Akun Medsos, Berlaku 10 Desember 2025

nusantaraterkini.co, CANBERRA – Pemerintah Australia akan memberlakukan kebijakan baru yang melarang anak di bawah usia 16 tahun memiliki akun media sosial, mulai 10 Desember 2025. Aturan ini mencakup sejumlah platform besar seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X (Twitter), Snapchat, Threads, Reddit, dan Kick.

Dengan kebijakan ini, Australia menjadi salah satu negara pertama yang menerapkan batas usia nasional untuk penggunaan media sosial. Langkah tersebut diambil demi melindungi generasi muda dari dampak negatif dunia digital, termasuk gangguan kesehatan mental, paparan konten berbahaya, dan risiko pelanggaran privasi.

“Kami telah berdialog dengan sejumlah platform besar agar memahami bahwa undang-undang ini wajib diterapkan,” kata Menteri Komunikasi Australia, Anika Wells, dikutip dari Associated Press (AP). “Jika teknologi bisa digunakan untuk menargetkan anak-anak, maka seharusnya bisa juga digunakan untuk melindungi mereka.”

Dalam kebijakan baru ini, platform wajib memiliki sistem verifikasi usia yang efektif untuk memastikan pengguna berusia di atas 16 tahun. Bila melanggar, perusahaan bisa dikenai denda hingga 50 juta dolar Australia atau sekitar Rp545 miliar.

Menurut Komisioner eSafety Australia, Julie Inman Grant, pemerintah akan menilai dampak kebijakan ini terhadap perilaku sosial dan kesejahteraan anak. Namun, tantangan utama masih terletak pada verifikasi usia, sebab anak-anak dapat memanfaatkan VPN, identitas palsu, atau akun orang dewasa untuk menghindari batasan.

Beberapa platform seperti WhatsApp, Discord, dan Roblox tidak termasuk dalam daftar larangan karena dianggap berfokus pada komunikasi pribadi dan aktivitas bermain, bukan interaksi sosial terbuka.

Kebijakan ini mendapat dukungan luas dari orang tua dan organisasi kesehatan mental, yang menilai media sosial berkontribusi terhadap meningkatnya kecemasan dan depresi remaja. Bahkan, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut kebijakan ini sebagai “langkah akal sehat” yang patut dicontoh.

Namun, lebih dari 140 akademisi dari Australia dan luar negeri menilai kebijakan tersebut terlalu umum dan tidak sepenuhnya menyelesaikan akar persoalan penggunaan media sosial di kalangan anak muda.

(Dra/nusantaraterkini.co)