Atasi Kelangkaan Solar, Pemprov Sumsel Terapkan Skema Distribusi Silang Kuota

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) menyiapkan skema penyesuaian distribusi silang dengan memanfaatkan sisa cadangan kuota tingkat provinsi guna menutupi kelangkaan stok solar di sejumlah SPBU yang mengalami kendala operasional.

Mekanisme intervensi logistik ini sengaja dirancang oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru pascarapat koordinasi lintas sektoral agar pemenuhan kebutuhan energi di area pangkalan yang mengalami antrean panjang dapat diselesaikan secara cepat tanpa menguras jatah aman milik daerah lain.

"Apabila diperlukan penyesuaian distribusi, dapat diambil dari kuota tingkat provinsi, bukan dari kuota kabupaten/kota, karena ada daerah yang kuotanya sudah terpenuhi bahkan ada yang melebihi," ujar Deru, Rabu (8/7/2026).

Deru menginstruksikan jajaran instansi terkait untuk segera memetakan sebaran pangkalan guna mengidentifikasi titik mana saja yang mengalami sumbatan pasokan riil maupun yang terindikasi masalah teknis.

"Karena itu saya meminta agar langsung dilakukan breakdown terhadap SPBU mana saja yang bermasalah dalam distribusi sehingga mengakibatkan antrean,” tegasnya.

Langkah strategis ini dinilai mendesak lantaran persoalan antrean kendaraan sudah menjadi kendala menahun yang diyakini ikut ditumpangi oleh pergerakan jaringan spekulan, serta oknum internal pangkalan yang memanipulasi kode batang digital.

"Antrean BBM ini masalah klasik. Ada dugaan sindikat mafia BBM, baik internal SPBU, operator yang memiliki beberapa barcode, maupun praktik 'tukang unjal'. Persoalan ini harus diselesaikan secara komprehensif," imbuhnya.

Selain mengoptimalkan pengalihan pasokan antarwilayah, kelancaran distribusi ke depan juga akan dikawal secara ketat melalui pembentukan tim pengawas lapangan terpadu yang melibatkan unsur penegak perda dan perhubungan mulai esok hari.

"Nanti tim pengawas itu di dalamnya ada Satpol PP, kemudian unsur eksternal seperti Dinas Perhubungan agar tidak lagi terjadi antrean panjang," katanya.

Di sisi lain, Anggota Komite BPH Migas, Hasbi Anshory menyambut baik inisiatif manajemen stok tersebut. Namun mengingatkan penambahan volume tidak akan efektif jika kapasitas infrastruktur pelayanan SPBU di lapangan masih sangat terbatas.

“Tadi kita sudah melihat, satu kendaraan membutuhkan waktu sekitar lima sampai enam menit untuk pengisian. Jadi, kalau kuota ditambah tetapi penyalurannya tidak maksimal atau bahkan terjadi penyalahgunaan, tentu itu tidak akan menyelesaikan persoalan," imbuhnya.

Hasbi menuturkan pihaknya tetap berkomitmen mendukung langkah penertiban pemprov dengan memastikan verifikasi data serapan di lapangan berjalan akurat agar solar bersubsidi tidak jatuh ke tangan para mafia.

"Karena itu, kami melakukan verifikasi volume di lapangan. Kalau memang hasil verifikasi menunjukkan perlu penambahan kuota, tentu akan kami tambah. Tetapi kalau kuota ditambah sementara kemampuan penyalurannya terbatas, misalnya jumlah nozzle sedikit, tentu tetap tidak akan efektif,” tuturnya.

Oleh karena itu, penyusunan peta jalan penyaluran ini nantinya akan membagi porsi pengisian secara ketat, termasuk penentuan pangkalan khusus bagi pemenuhan sektor pangan dan pertanian melalui sistem digital terintegrasi.

"Kalau ada kabupaten atau kota yang kuotanya sudah terpenuhi, bisa menyuplai SPBU yang mengalami kekurangan. Apabila diperlukan tambahan kuota, sebaiknya langsung diberikan kepada SPBU yang bermasalah," pungkasnya.

(Tia/Nusantaraterkini.co)