ASN Harus Berani Laporkan Atasan yang Langgar Netralitas Pilkada
Berani atau tidak anak buahnya melaporkan atasannya, itu poinnya menurut saya
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio, mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sanksi pidana atau denda, minimal menjadi peringatan dini bagi aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri yang tidak netral dalam pilkada.
“Jadi ya minimal ada dulu aturannya,” kata pria yang kerap disapa Hensat, Sabtu (23/11/2024).
Menurut dia, efektivitas sanksi itu belum teruji karena baru diputuskan, tetapi setidaknya hal tersebut bisa menjadi alarm atau pengingat untuk para ASN dan TNI/Polri tidak bermain-main atau bertindak ‘nakal’ dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
Hensat mengimbau, para bawahan harus berani melaporkan atasannya yang melakukan tindakan tidak netral dalam pesta demokrasi lima tahunan itu, guna mendorong terwujudnya pilkada yang jujur dan adil.
“Berani atau tidak anak buahnya melaporkan atasannya, itu poinnya menurut saya,” ujar lulusan Universitas Padjadjaran (Unpad) itu.
Begitu juga sebaliknya, tambah Hensat, apakah atasan mau menghukum anak buahnya yang melanggar.
Ditambah lagi, nilai denda yang maksimal Rp6 juta masih dinilai terlalu kecil untuk menjadi warning.
Meski belum yakin dengan efektivitas sanksi itu, tetapi Hensat masih akan melihat sejauh apa penindakan yang dilakukan dalam proses penegakan aturan tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terkait sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN), pejabat desa, pejabat daerah, pejabat negara, serta aparat TNI-Polri yang melanggar netralitas dalam proses pilkada.
Putusan MK memungkinkan dikenakannya sanksi kepada pelanggar, berupa pidana penjara dan denda hingga Rp6 juta sesuai Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015.
Sebelumnya, pasal tersebut tidak menyebutkan secara jelas bahwa pejabat daerah dan aparat TNI-Polri. Namun, setelah putusan MK terbaru, keduanya termasuk dalam pasal tersebut.
(cw1/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINALPolda Kaltim Tahan Tersangka Korupsi RS Bekokong Kutai Barat
Herman Saleh Harahap·31 menit yang lalu -
SUMSELBeri Respons Santai Soal Isu Pengganti Wapres Gibran, Kabakom RI: Do’a Aja Wapres yang Suka Pempek
hendra·44 menit yang lalu -
PERISTIWAKilang Minyak PPSDM Cepu Meledak, Satu Pekerja Luka Bakar
Herman Saleh Harahap·50 menit yang lalu -
NEWSKapolda Metro Jaya Tekankan Pelayanan Cepat dan Responsif, Call Center 110 Jadi Prioritas
hendra·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSembunyikan 4 Kg Emas di Dalam Sepatu, WN Malaysia Ditangkap di BIM
hendra·1 jam yang lalu -
PENDIDIKANPemkab Pasaman Revitalisasi 73 Sekolah Senilai Rp64,27 Miliar
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
NEWSMenaker Tegaskan Semua Warga Berhak Dapat Pekerjaan Layak
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKejari Sergai Musnahkan Barang Bukti 85 Perkara, 217 Gram Sabu dan Hampir 6 Kg Ganja Ikut Dibakar
hendra·2 jam yang lalu -
NEWS VIDEOPascapenangkapan Listyo Sigit, Syahganda Minta Tujuan Penyadapan Dibuka ke Publik
Fadli Tara·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALRemaja Tewas Bersimbah Luka, Satu Terduga Pelaku Ditangkap
hendra·2 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
