AS Tangkap Nicolas Maduro, DPR: Donald Trump Terapkan Hukum Rimba Internasional

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Amerika Serikat (AS) melakukan penangkapan terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro berserta keluarganya dan dibawa ke negeri Pam Sam itu untuk diadili.

Merespon itu, Anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal menilai, tindakan AS tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara.

“Penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat ini adalah preseden yang sangat berbahaya dan merusak tatanan dunia. Ini bukan penegakan hukum, melainkan bentuk penjajahan terhadap negara lain,” tegas Deng Ical sapaannya, Senin (5/1/2026).

Baca Juga : Kuba Pasang Badan untuk Venezuela: Presiden Díaz-Canel Sebut Penangkapan Maduro sebagai Terorisme Negara

Menurutnya, tindakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencerminkan praktik hukum rimba internasional, di mana negara kuat bertindak sewenang-wenang terhadap negara lain tanpa mekanisme hukum global yang sah.

“Ini bukan lagi soal Venezuela semata. Donald Trump sedang menerapkan hukum rimba internasional. Jika dibiarkan, dunia akan masuk ke era kekacauan global karena hukum internasional diabaikan,” ujarnya.

Deng Ical meminta Pemerintah Indonesia untuk mengambil peran aktif di tingkat global dengan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera menggelar Sidang Darurat guna membahas kasus tersebut secara terbuka dan berkeadilan.

Baca Juga : Venezuela Membara: Angka Kematian Tembus 80 Jiwa Saat Trump dan Rodriguez Saling Ancam ​

“Indonesia harus berdiri di garda depan memperjuangkan keadilan internasional. PBB tidak boleh hanya berhenti pada kecaman. Harus ada tindakan tegas dan nyata untuk menjaga kedaulatan negara serta mencegah praktik imperialisme modern,” katanya.

Legislator asal Dapil Sulawesi Selatan I yang meliputi Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, dan Kabupaten Bantaeng itu menambahkan, pembiaran terhadap tindakan sepihak semacam ini akan merusak fondasi hubungan internasional dan membahayakan perdamaian dunia.

Aksi sepihak ini berpotensi menggerus kepercayaan dunia terhadap eksistensi lembaga dunia seperti PBB, terutama Dewan Keamanan. Ide untuk reset DK PBB menjadi sangat aktual.

“Jika hari ini Venezuela, besok bisa negara lain. Termasuk negara-negara berkembang. Dunia tidak boleh tunduk pada 'kekuatan' semata,” pungkasnya.

(cw1/nusantaraterkini.co)