Anis Byarwati Minta Evaluasi Menyeluruh Coretax untuk Perluas Basis Pajak dan Atasi Shadow Economy
Anis Byarwati minta evaluasi Coretax dan perluas basis pajak guna tekan shadow economy serta jaga keadilan
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi sistem Coretax dan pendekatan Compliance Risk Management (CRM) guna meningkatkan penerimaan negara serta memperkecil kesenjangan pajak (tax gap).
Menurutnya, transformasi digital melalui Coretax merupakan langkah strategis dalam reformasi perpajakan nasional.
Namun, efektivitasnya harus diukur dari kemampuannya menjangkau sektor-sektor ekonomi yang selama ini berada di area shadow economy.
“Modernisasi sistem perpajakan tidak boleh berhenti pada aspek teknologi semata, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan fiskal dengan memperluas basis pajak secara nyata,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Ia menegaskan, aktivitas ekonomi bawah tanah yang belum tersentuh sistem perpajakan masih menjadi tantangan besar dalam memperluas basis pajak nasional.
Menanggapi capaian aktivasi Coretax yang telah mencapai 17 juta hingga Maret 2026, Anis mengingatkan pemerintah agar tidak lengah terhadap potensi kendala teknis di lapangan.
Menurutnya, stabilitas sistem, kemudahan penggunaan, dan kesiapan infrastruktur digital menjadi faktor utama agar implementasi Coretax tidak justru menghambat proses pelaporan wajib pajak.
Ia juga menekankan bahwa optimalisasi teknologi seperti Coretax dan CRM harus diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak serta menekan potensi shortfall penerimaan di masa mendatang.
“Jangan sampai semangat reformasi justru menambah beban administratif bagi masyarakat dan pelaku usaha,” tegasnya.
Selain itu, Anis turut menanggapi rekomendasi World Bank terkait penyesuaian ambang batas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) Badan, serta penghapusan tarif khusus.
Ia menilai rekomendasi tersebut harus dikaji secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik dan daya tahan pelaku usaha, khususnya UMKM.
“Pendekatan reformasi pajak tidak bisa bersifat one size fits all. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan dan stabilitas ekonomi nasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, Anis menyoroti proyeksi konservatif dari Fitch Ratings yang memperkirakan rasio pendapatan pemerintah Indonesia hanya berada di kisaran 13,3 persen pada periode 2026–2027, masih di bawah rata-rata negara dengan peringkat BBB.
Ia juga mengingatkan meningkatnya ketidakpastian fiskal, termasuk revisi prospek peringkat utang Indonesia menjadi negatif oleh Fitch Ratings, harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memperlebar defisit anggaran yang diperkirakan mencapai 2,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2026.
“Pemerintah perlu memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak secara berimbang, meningkatkan kepatuhan sukarela, serta memastikan kebijakan fiskal yang inklusif dan berkeadilan,” tambahnya.
Anis menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan fiskal agar berpihak pada kepentingan rakyat dan mendorong kemandirian ekonomi nasional.
“Reformasi perpajakan harus diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi, bukan sekadar mengejar target jangka pendek,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
POLITIKPemkab dan DPRD Pasaman Sepakati Ranperda Perangkat Daerah
Herman Saleh Harahap·5 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSelain LSP, Polri Usut End User Lain Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Herman Saleh Harahap·37 menit yang lalu -
-
HUKUM DAN KRIMINALIrjen Eko Hadi Dijatuhi Sanksi Pemberhentian Tidak Hormat
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
SOSOKPerjalanan Karier Irjen Eko Hadi Santoso: Mulai Lulus Akpol 1999, Kini Berakhir Dipecat
M Aribowo·1 jam yang lalu -
NEWSDorong Kemandirian Fiskal Daerah, Golkar MPR Siapkan RUU Obligasi Daerah
hendra·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKPK Periksa Keluarga Eks Pejabat Pajak Soal Aliran Aset
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
NEWSTanpa Kajian Ilmiah, Pemerintah Tunda Pemindahan Badak Jawa
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
SUMSELPetani di Empat Lawang Tewas Ditusuk Saat Pasang Tenda 40 Harian, Pelaku Dibekuk di Pondok Kebun
hendra·2 jam yang lalu -
NEWSPolda Metro Jaya Awasi Ketat Distribusi Sembako Jelang Nataru, Antisipasi Penimbunan
hendra·2 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
