Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Anis Byarwati Minta Evaluasi Menyeluruh Coretax untuk Perluas Basis Pajak dan Atasi Shadow Economy

Anis Byarwati minta evaluasi Coretax dan perluas basis pajak guna tekan shadow economy serta jaga keadilan

Bagikan:
Anggota DPR Anis Byarwati disela-sela Raker Komisi XI DPR. (Foto: istimewa)
Anggota DPR Anis Byarwati disela-sela Raker Komisi XI DPR. (Foto: istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi sistem dan pendekatan Compliance Risk Management (CRM) guna meningkatkan serta memperkecil kesenjangan pajak (tax gap).

Menurutnya, transformasi digital melalui merupakan langkah strategis dalam reformasi perpajakan nasional. 

Namun, efektivitasnya harus diukur dari kemampuannya menjangkau sektor-sektor ekonomi yang selama ini berada di area .

“Modernisasi sistem perpajakan tidak boleh berhenti pada aspek teknologi semata, tetapi harus mampu menghadirkan dengan memperluas secara nyata,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Ia menegaskan, aktivitas ekonomi bawah tanah yang belum tersentuh sistem perpajakan masih menjadi tantangan besar dalam memperluas nasional.

Menanggapi capaian aktivasi Coretax yang telah mencapai 17 juta hingga Maret 2026, Anis mengingatkan pemerintah agar tidak lengah terhadap potensi kendala teknis di lapangan.

Menurutnya, stabilitas sistem, kemudahan penggunaan, dan kesiapan infrastruktur digital menjadi faktor utama agar implementasi Coretax tidak justru menghambat proses pelaporan wajib pajak.

Ia juga menekankan bahwa optimalisasi teknologi seperti Coretax dan CRM harus diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak serta menekan potensi shortfall penerimaan di masa mendatang.

“Jangan sampai semangat reformasi justru menambah beban administratif bagi masyarakat dan pelaku usaha,” tegasnya.

Selain itu, Anis turut menanggapi rekomendasi World Bank terkait penyesuaian ambang batas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) Badan, serta penghapusan tarif khusus.

Ia menilai rekomendasi tersebut harus dikaji secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik dan daya tahan pelaku usaha, khususnya UMKM.

“Pendekatan tidak bisa bersifat one size fits all. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan dan stabilitas ekonomi nasional,” jelasnya.

Lebih lanjut, Anis menyoroti proyeksi konservatif dari Fitch Ratings yang memperkirakan rasio pendapatan pemerintah Indonesia hanya berada di kisaran 13,3 persen pada periode 2026–2027, masih di bawah rata-rata negara dengan peringkat BBB.

Ia juga mengingatkan meningkatnya ketidakpastian fiskal, termasuk revisi prospek peringkat utang Indonesia menjadi negatif oleh Fitch Ratings, harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memperlebar defisit anggaran yang diperkirakan mencapai 2,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2026.

“Pemerintah perlu memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak secara berimbang, meningkatkan kepatuhan sukarela, serta memastikan kebijakan fiskal yang inklusif dan berkeadilan,” tambahnya.

Anis menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan fiskal agar berpihak pada kepentingan rakyat dan mendorong kemandirian ekonomi nasional.

“Reformasi perpajakan harus diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi, bukan sekadar mengejar target jangka pendek,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru