Anggota DPR Dorong KAI Tambah Armada KRL Jabodetabek ​

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Lonjakan jumlah penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek yang terus meningkat pada jam sibuk mendapat perhatian serius dari DPR RI. Pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) didorong untuk segera menambah kapasitas angkutan demi mengurai kepadatan pengguna.

​Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menilai kondisi penumpukan penumpang saat jam berangkat dan pulang kerja sudah mengganggu kenyamanan masyarakat sebagai pengguna transportasi publik harian.

​“Kami melihat kondisi saat ini, KRL sudah amat sangat padat, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja. Kondisi ini tentu tidak nyaman bagi masyarakat. Karena itu, kami mendorong adanya penambahan jumlah KRL agar kepadatan bisa dikurangi,” ujar Rivqy, Jumat (25/9/2026).

​Menurut dia, penambahan armada tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah rangkaian kereta. Aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang juga harus menjadi prioritas.

Rivqy menilai persoalan kepadatan KRL perlu dipandang sebagai masalah kapasitas transportasi publik yang membutuhkan solusi segera. KRL Jabodetabek, kata dia, telah menjadi salah satu tulang punggung mobilitas masyarakat perkotaan karena menghubungkan kawasan permukiman dengan pusat pekerjaan, pendidikan, perdagangan, hingga berbagai layanan publik dengan biaya yang relatif terjangkau.

Berdasarkan data KAI, rata-rata pengguna KRL Jabodetabek saat ini mencapai sekitar 1,1 juta penumpang per hari dan dalam kondisi tertentu dapat menembus 1,3 juta penumpang.

“Artinya, kebutuhan terhadap transportasi massal berbasis rel terus meningkat. Kepadatan tidak bisa terus dianggap sebagai konsekuensi yang harus diterima masyarakat. Negara harus hadir memastikan pertumbuhan jumlah penumpang diikuti pertumbuhan kapasitas layanan,” tegasnya.

Terkait opsi penambahan armada melalui impor, Rivqy meminta pemerintah tidak terburu-buru hanya mengejar kecepatan pengadaan. Menurutnya, apabila impor KRL menjadi pilihan, pemerintah harus menghitung secara menyeluruh manfaat, risiko, serta biaya selama kereta tersebut dioperasikan.

“Kalau pemerintah memutuskan impor KRL, jangan sekadar berpikir bagaimana kereta bisa cepat datang. Yang harus dipastikan adalah apakah kereta tersebut benar-benar aman, laik operasi, sesuai dengan kondisi infrastruktur kita, dan memberikan kenyamanan kepada penumpang,” katanya.

Ia juga meminta pemerintah memastikan aspek keselamatan dan kelaikan teknis, termasuk kesesuaian armada dengan infrastruktur dan sistem persinyalan yang telah tersedia.

Selain itu, ketersediaan suku cadang serta kemampuan perawatan juga harus menjadi pertimbangan sebelum keputusan pengadaan dilakukan. Di sisi lain, Rivqy mengingatkan agar kebijakan impor KRL tidak sampai melemahkan industri perkeretaapian nasional.

“Jadi solusinya bukan sekadar menambah kereta. Kita harus membangun ekosistem transportasi KRL yang kapasitasnya memadai, aman, nyaman, tepat waktu, dan mampu mengantisipasi pertumbuhan penumpang ke depan,” pungkas legislator asal Jawa Timur tersebut. 

(LS/Nusantaraterkini.co)