Alokasi DBHCHT Jawa Timur Anjlok, DPR Minta Pembagian Dana Dikaji Ulang

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Penurunan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima kabupaten/kota di Jawa Timur menjadi sorotan. Pada 2026, nilai DBHCHT yang diterima turun sekitar 48,18 persen, dari sekitar Rp3,5 triliun menjadi Rp1,85 triliun.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Wihadi Wijanto, menjelaskan bahwa DBHCHT tidak hanya diperuntukkan bagi daerah penghasil rokok atau sentra produksi tembakau. 

Dana tersebut juga dialokasikan untuk mendukung layanan kesehatan masyarakat serta pemberantasan peredaran rokok ilegal.

Menurut Wihadi, daerah penghasil tembakau seperti Jember dan Bojonegoro memang berkontribusi besar terhadap penerimaan cukai. Namun, manfaat DBHCHT juga harus dirasakan oleh daerah lain yang menanggung dampak konsumsi produk tembakau.

"Jadi seperti Jember, Bojonegoro, petaninya untuk DBHCHT, tetapi yang mendapatkan justru kesehatan di kota imbas dari pada racun itu tadi, memang dibutuhkan dari DBHCHT itu. Dan DBHCHT itu dananya dipakai untuk penanganan rokok-rokok ilegal," kata Wihadi di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Senada dengan itu, Anggota Banggar DPR RI, Budi Sulistyono, menegaskan bahwa DBHCHT tidak hanya diperuntukkan bagi daerah yang memiliki industri rokok, tetapi juga untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan industri hasil tembakau, termasuk petani.

Ia mengatakan, mekanisme pembagian DBHCHT telah diatur melalui sejumlah formula yang mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari keberadaan industri hingga wilayah penghasil tembakau.

"Ada beberapa formulasinya. Ada yang digunakan untuk industrinya, ada yang untuk daerah wilayah petaninya. Pengguna racun nikotin ini harus ada keseimbangan. Kalau formulasi ada perlu diperbaiki, ayo kita duduk bersama," ujar Budi.

Menurut Budi, apabila terdapat kebutuhan untuk menyempurnakan formula pembagian DBHCHT, seluruh pemangku kepentingan perlu duduk bersama agar skema penyalurannya lebih proporsional dan mampu mengakomodasi kepentingan daerah penghasil, masyarakat, serta sektor kesehatan. 

(LS/Nusantaraterkini.co)