APBN 2027 Jangan Berhenti di Angka, Harus Terasa di Kantong Rakyat

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengingatkan pemerintah agar APBN 2027 tidak berhenti sebagai deretan angka fantastis, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.

Pesan itu disampaikannya, di tengah besarnya postur APBN 2027.

Diketahui, belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun, dengan target pertumbuhan ekonomi 6 persen, penurunan kemiskinan menjadi 6–6,5 persen, pengangguran 4,30–4,87 persen, serta penciptaan hingga 3,49 juta lapangan kerja baru.

Menurut Said, target tersebut harus dibarengi disiplin fiskal. Pemerintah ditargetkan mampu mengumpulkan pendapatan negara Rp3.435,1 triliun, sementara defisit APBN dipatok Rp671,2 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB.

Kegagalan mencapai target pendapatan berpotensi memperbesar defisit atau memaksa pemerintah memangkas belanja yang telah dirancang untuk masyarakat.

Said yang juga Anggota Komisi XI DPR ini, menyoroti konsekuensi pembengkakan defisit terhadap utang negara. Ia mengingatkan, semakin besar utang baru yang ditarik, semakin besar pula beban pembayaran bunga dan pokok di masa mendatang.

Karena itu, pencapaian target pendapatan negara disebutnya sebagai bagian penting dari menjaga kesehatan fiskal.

Di sisi belanja, Said menekankan anggaran harus tepat sasaran. APBN 2027 menyediakan Rp539,7 triliun untuk perlindungan sosial, Rp824 triliun untuk pendidikan, Rp195,3 triliun untuk ketahanan pangan, Rp735 triliun untuk Transfer ke Daerah, dan Rp77 triliun untuk Dana Desa. Besarnya anggaran tersebut, menurut dia, harus diukur dari dampaknya, bukan sekadar tingkat serapan.

“Setiap rupiah uang rakyat harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” tegas Said kepada wartawan, Senin (5/10/2026).

Ia juga meminta pemerintah tidak hanya melindungi masyarakat miskin, tetapi mencegah kelompok yang telah berhasil naik kelas kembali jatuh akibat kehilangan pekerjaan, sakit, biaya pendidikan, atau tekanan ekonomi. 

"APBN harus menjadi alat pemerataan sehingga tempat seseorang dilahirkan tidak menentukan seberapa besar kesempatan untuk maju. Pertumbuhan ekonomi baru bermakna jika kemajuan tersebut benar-benar terasa hingga ke desa, sekolah, puskesmas, pasar, sawah, dan meja makan keluarga Indonesia," tandasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)