Airlangga Ungkap Alasan Pajak Karbon Belum Jua Diterapkan Oleh Presiden Jokowi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia kemungkinan baru akan menerapkan pajak karbon pada 2026
Nusantaraterkini.co - Debat Cawapres Minggu, (21/1/2024), menyinggung permasalahan pemerintah dalam menerapkan pajak karbon terbilang lamban. Muhaimin Iskandar dan Gibran Rakabuming kompak menegaskan bahwa penerapan pajak ini penting untuk transisi ke energi hijau.
Lantas mengapa pemerintahan Presiden Jokowi tak jua kunjung menerapkan pajak ini?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia kemungkinan baru akan menerapkan pajak karbon pada 2026.
Menurutnya, rencana penerapan pajak ini masih terus berproses dan masih terdapat beberapa regulasi yang harus dilengkapi oleh pemerintah, termasuk skema perhitungannya.
"Nanti kita akan lihat regulasinya akan dilengkapi karena salah satunya Eropa akan menerapkan CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) di tahun 2026, 2024 mereka akan sosialisasi," ujar Airlangga dikutip pada Rabu (24/1).
Airlangga meninjau pelaku industri diharapkan bersiap-siap dengan beralih menggunakan energi hijau, meskipun pajak ini belum diterapkan. Dia mengatakan peralihan tersebut membutuhkan investasi tambahan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan banyak faktor untuk menerapkan pajak ini. Dia sebut faktor tersebut di antaranya pemulihan ekonomi Indonesia.
"Kalau momentum pemulihannya cukup robust dan kuat berarti cukup baik," kata dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan komitmen pemerintah dalam menghadapi krisis iklim tak perlu dipertanyakan.
Menurutnya, saat menerapkan pajak ini kementeriannya akan berkoordinasi dengan lembaga dan kementerian lainnya termasuk Otoritas Jasa Keuangan. Tujuannya agar mekanisme itu tidak hanya memperkuat penerimaan melainkan juga menekan emisi karbon.
"Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ini tidak hanya sekedar menjadi sesuatu instrumen yang untuk penerimaan, tapi lebih untuk program climate change," ujarnya.
(Ann/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
LIFESTYLEStudi Ungkap Dampak Buruk Makanan Cepat Saji pada Mental dan Akademik Anak
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
EKONOMISinergi Lintas Sektor, Polda Sumut dan 9 Mitra Strategis Perkuat Keamanan dan Ekonomi
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolri Gelar Perkara Kasus Makar dan Penyadapan Usai Geledah Rumah EHS
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu -
-
NASIONALMenaker Sampaikan Pedoman Penetapan UMP 2027, Begini Hitungannya
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolres Jakbar Bongkar Laboratorium Gelap Vape Etomidate di Cengkareng
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu -
KOTA MEDANHari ke-3 Operasi Zebra, 21 Kendaraan Lawan Arus di Jalan Bambu Medan Ditindak
M Aribowo·9 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolres Langkat Gagalkan Penyelundupan 21 Kilogram Sabu Tujuan Jambi
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu -
PERISTIWASatu Pekerja Tewas Akibat Ledakan Kilang Minyak PPSDM
Herman Saleh Harahap·10 jam yang lalu -
NEWSIOM dan AJI Kupang Perkuat Pelaporan Migrasi Berbasis Bukti
Herman Saleh Harahap·10 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
