Kenaikan Tiket Hingga 13 Persen Disorot, Sari Yuliati: Negara Jangan Bebani Rakyat

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Wakil Ketua DPR Sari Yuliati melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah yang membuka ruang kenaikan harga tiket pesawat domestik hingga 13 persen. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi semakin menekan daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Sari menegaskan, pemerintah tidak bisa sekadar berlindung di balik mekanisme pasar untuk melegitimasi kenaikan tarif. Menurutnya, dalih kenaikan harga avtur akibat dinamika global tidak boleh dijadikan alasan untuk mengalihkan beban kepada publik tanpa intervensi yang memadai.

“Jangan sampai setiap gejolak global, masyarakat lagi-lagi dijadikan pihak yang harus menanggung dampaknya. Negara harus hadir, bukan justru memberi ruang kenaikan harga,” tegasnya, Rabu (8/4/2026).

Ia juga menyoroti inkonsistensi kebijakan pemerintah yang sejak awal dinilai tidak mampu mengendalikan lonjakan harga tiket, bahkan sebelum eskalasi konflik di Timur Tengah terjadi. Hal ini, kata Sari, menunjukkan lemahnya antisipasi dan pengawasan sektor penerbangan nasional.

Lebih lanjut, Sari mempertanyakan efektivitas batas kenaikan 13 persen yang ditetapkan pemerintah. Ia meragukan komitmen maskapai dalam mematuhi batas tersebut jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat dan transparan.

“Kalau pengawasannya lemah, angka 13 persen itu bisa jadi hanya formalitas. Ujungnya, masyarakat tetap yang dirugikan,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mengkritik sikap pemerintah yang dinilai setengah hati dalam melindungi konsumen. Wacana subsidi avtur, menurutnya, selalu kandas dengan alasan fiskal, sementara kebijakan yang diambil justru cenderung berpihak pada keberlangsungan bisnis maskapai.

“Kalau alasan subsidi tidak mampu, lalu kenapa solusi yang diambil selalu membebani rakyat? Ini yang harus dijawab secara politik oleh pemerintah,” katanya.

Sari menegaskan, pemerintah perlu menempatkan transportasi udara sebagai bagian dari kebutuhan publik yang semakin luas, bukan lagi sekadar layanan bagi kalangan mampu. Oleh karena itu, kebijakan tarif harus disusun dengan perspektif keadilan sosial, bukan semata kalkulasi bisnis.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah mengizinkan kenaikan harga tiket pesawat domestik di kisaran 9–13 persen. 

Kebijakan tersebut, menurutnya, diimbangi dengan langkah pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen untuk tiket kelas ekonomi berjadwal dalam negeri. Namun bagi Sari, kebijakan tersebut tetap tidak menjawab persoalan mendasar: lemahnya perlindungan negara terhadap konsumen di tengah tekanan pasar dan gejolak global. 

(LS/Nusantaraterkini.co)