'Administrasi Gelap' adalah Rangkaian Tindak Pidana Korupsi

Oleh: Febrinaldi Siregar, S.H.

NEGARA Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertulis pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Oleh karena itu, seluruh tindakan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Perwujudan negara hukum adalah keterikatan kekuasaan, kebijakan, dan pelayanan pemerintahan pada peraturan perundang-undangan serta jaminan perlindungan hak-hak asasi. Dengan demikian, ukuran negara hukum adalah berlakunya Hukum Administrasi Negara.

Pemerintahan Republik Indonesia ada untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa didirikannya pemerintahan tersebut, sebagaimana termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 sebagai tujuan nasional. 

Tujuan tersebut yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekanaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dasar perlindungan pemerintah terhadap segenap bangsa Indonesia, termasuk pelaksanaan perlindungan hak dan kebutuhan pelayanan publik warga negara, termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bentuk kebijakan pemerintah untuk melindungi hak dan kebutuhan pelayanan publik warga negara tercantum dalam Hukum Administrasi, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Bentuk-bentuk pelayanan publik dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1), yaitu pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif.

Kewajiban perlindungan hak dan pelayanan publik ditegaskan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal ini mewajibkan penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan mengumumkan standar pelayanan yang sekurang-kurangnya memuat: dasar hukum, persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana prasarana dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman bebas dari bahaya dan risiko keraguan, serta evaluasi kinerja pelaksana.

Pasal 23 mewajibkan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk bersikap transparan. Ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, yang sekurang-kurangnya meliputi: profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja. Selanjutnya, ayat (5) menyatakan bahwa penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. Selain itu, Pasal 5 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengatur kewajiban pemerintah dalam pelayanan administratif. Pelayanan administratif diartikan sebagai kewajiban pemerintah dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.

Pejabat dan aparat pemerintahan dalam melaksanakan kewajiban tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada Pasal 10, undang-undang ini mewajibkan setiap pejabat pemerintahan bertindak berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, tidak menyalahgunakan kewenangan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Sebagai pelaksana pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, pejabat dan aparat pemerintahan beserta jajarannya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa ASN merupakan pelayan publik yang wajib menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, akuntabilitas, dan bebas dari praktik korupsi.

Oleh karena itu, Negara Indonesia jelas sudah memiliki kerangka hukum yang lengkap dan regulasi yang komprehensif. Bahkan, kewajiban teknis standar pelayanan juga telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Pasal 22 ayat (1) bahwa setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan.

Sebagai rambu peringatan pencegahan dan penegakan hukum, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memberikan dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Regulasi ini mencakup penyalahgunaan jabatan dan kewenangan dalam menjalankan pemerintahan, baik berupa kebijakan maupun pelayanan publik.

Pelayanan publik yang benar dan berkualitas tidak hanya diukur dari cepat atau lambatnya suatu produk dan/atau layanan diberikan. Kualitas pelayanan publik ditentukan oleh keterbukaan informasi, kepastian prosedur, persyaratan yang benar dan tidak berlebihan atau mempersulit, adanya pejabat penanggung jawab, transparansi dan kepastian biaya, kepastian waktu, mekanisme pengaduan, serta adanya evaluasi kinerja. Seluruh informasi ini harus tersedia dalam bentuk papan informasi, media digital, situs resmi pemerintah, maupun aplikasi pelayanan publik.

Pelayanan publik pemerintah yang tidak transparan, penyalahgunaan diskresi, tidak menetapkan dan mengumumkan standar pelayanan, menyembunyikan prosedur, ketidakjelasan biaya resmi, ketidakpastian jangka waktu penyelesaian, ketiadaan pejabat yang bertanggung jawab maupun jalur pengaduan, memperlambat pelayanan, serta menggunakan kewenangan administratif secara menyimpang adalah awal tindak pidana korupsi. Tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, seperti perbuatan yang menyebabkan kerugian negara, penyalahgunaan kewenangan, suap, kecurangan pengadaan, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, penerimaan hadiah, atau pemberian hadiah karena jabatan. Inilah rangkaian hukumnya: tindak pidana korupsi adalah akibat, sedangkan administrasi gelap adalah pemberi kesempatan bagi tindak pidana korupsi tersebut untuk terjadi.

Contoh bentuk tanggung jawab dan pelaksanaan pemerintahan yang sesuai hukum terdapat pada Kantor Camat Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo. Di kantor tersebut, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai seluruh standar pelayanan melalui papan pengumuman informasi yang dipasang di area lobi. Berbagai informasi penting, mulai dari jenis layanan, persyaratan administrasi, dasar hukum, standar operasional prosedur (SOP), tarif pelayanan, pejabat penanggung jawab, jalur dan mekanisme pengaduan, hingga estimasi waktu penyelesaian setiap layanan dipublikasikan secara terbuka. Praktik seperti ini sesungguhnya merupakan implementasi nyata prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kebijakan tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), antara lain asas keterbukaan, kepastian hukum, kecermatan, dan pelayanan yang baik. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana sebuah layanan diberikan, berapa lama prosesnya, apakah terdapat biaya yang harus dibayar, serta kepada siapa mereka dapat menyampaikan pengaduan apabila pelayanan tidak berjalan sesuai standar. Keterbukaan informasi tersebut juga menjadi benteng yang efektif dalam mencegah praktik tindak pidana korupsi seperti pungutan liar (pungli), percaloan, hingga penyalahgunaan kewenangan. Transparansi bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan instrumen penting dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan.

Namun, tanggung jawab dan kepatuhan hukum ini belum dilaksanakan di seluruh instansi pemerintah. Masih terdapat kantor pelayanan publik yang belum menampilkan standar pelayanan secara lengkap, minim informasi, tidak mencantumkan biaya maupun estimasi waktu penyelesaian, bahkan masih menggunakan informasi yang tidak diperbarui.

Kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus membuka ruang terjadinya penyimpangan pelayanan. Praktik transparansi seharusnya terlaksana dengan baik di tingkat kecamatan, kelurahan, kabupaten, maupun kota.

Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah dengan mobilitas pelayanan yang tinggi. Kota ini semakin membutuhkan sistem pelayanan yang terbuka, sederhana, mudah dipahami, serta diakses oleh seluruh masyarakat, sehingga dapat menjadi contoh bagi kota dan kabupaten lainnya. Jangan sampai terjadi normalisasi "administrasi gelap" hanya karena instansi kewilayahan (kelurahan dan kecamatan) serta perangkat daerah tidak menampilkan standar pelayanan publik yang sesuai dengan kepatuhan hukum.

Artinya, Indonesia tidak kekurangan regulasi. Persoalan utamanya justru terletak pada implementasi, pengawasan, budaya birokrasi, dan mens rea (niat jahat) pejabat atau pemimpin instansi/badan dalam menjalankan pemerintahannya.

Menurut Undang-Undang Pelayanan Publik, kepala daerah bertanggung jawab dalam pembinaan, penanggungjawaban, pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban pelayanan publik. Wali kota sebagai pejabat penyelenggara administrasi pemerintahan yang secara sadar dan/atau melakukan pembiaran dengan menghilangkan transparansi, akuntabilitas, legalitas, dokumentasi, dan pengawasan publik, berarti telah menciptakan administrasi gelap. Hal ini menyediakan ruang dan waktu bagi terjadinya tindak pidana korupsi, penyalahgunaan jabatan/kewenangan, serta pungli.

Instansi yang menjadi ruang dan waktu bagi berbagai jenis tindak pidana korupsi tersebut tentu akan menjadi "lahan basah". Akibatnya, muncul "harga" tertentu bagi Aparatur Sipil Negara untuk menjabat di sana. Inilah bentuk rangkaian tindak pidana korupsi yang saat ini sudah lama berlangsung.

Oleh karena itu, penegak hukum perlu bertindak lebih komprehensif dan mendetail untuk membuktikan setiap unsur pelaksana beserta perbuatannya sebagai bagian dari rangkaian tindak pidana korupsi. Terlebih, terdapat oknum pejabat yang memiliki mens rea sejak awal menjabat dengan tujuan mengembalikan modal politik kotor atau memperkaya diri sendiri/orang lain melalui penciptaan administrasi gelap.

Penindakan berupa pencopotan pejabat kewilayahan seperti camat atau lurah yang melakukan pungli atau penyalahgunaan jabatan—tanpa adanya pelaksanaan dan pengawasan standar pelayanan secara sistemik—hanyalah bentuk "pencitraan", bukan wujud dari pemimpin good governance (pemimpin pemerintahan yang baik).

Mengapa administrasi gelap merupakan rangkaian tindak pidana korupsi? Karena tindakan ini dilakukan secara sadar dan/atau merupakan bentuk pembiaran dari kepala daerah atau pimpinan instansi/badan. Hal tersebut menciptakan ruang dan waktu bagi Aparatur Sipil Negara, mulai dari jenjang paling bawah, untuk melakukan berbagai bentuk tindak pidana korupsi seperti pungli, suap, serta penyalahgunaan jabatan dan kewenangan.

Hukum Administrasi Negara adalah hukum preventif yang berfungsi sebagai pelindung dan pencegah korupsi, bukan pemaaf apalagi tameng tindak pidana korupsi. Sebab, maladministrasi bukan sekadar pelanggaran administrasi belaka, melainkan merupakan bagian dari rangkaian tindak pidana korupsi. (*)

Penulis adalah Mahasiswa Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Konsentrasi Hukum Administrasi Negara