Wagub Banten Ajak Pers Perkuat Kolaborasi dan Tetap Kritis Lawan Hoaks

Nusantaraterkini.co, SERANG — Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakisimah mengajak insan pers memperkuat kolaborasi dengan pemerintah tanpa meninggalkan fungsi kritik sebagai kontrol sosial.

Dimyati menegaskan, peran media sangat strategis sebagai penyambung suara masyarakat sekaligus penjaga kebenaran informasi di tengah maraknya penyebaran hoaks.

“Wartawan itu adalah penyambung lidah rakyat, jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, perannya sangat penting dalam menyampaikan informasi yang faktual,” ujarnya dalam Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR di Serang, Rabu (6/5/2026). 

Ia menambahkan, pers memiliki tanggung jawab besar dalam mengedukasi publik dan menangkal berita bohong. Karena itu, wartawan diminta tetap berpegang pada prinsip akurasi dan kebenaran dalam setiap pemberitaan.

“Siapa yang harus melawan berita bohong? Ya teman-teman wartawan. Karena dasar kerja jurnalistik itu adalah analisis yang tepat dan fakta,” katanya.

Meski mendorong kolaborasi, Dimyati menekankan pentingnya menjaga independensi pers melalui kritik yang konstruktif. 

Menurutnya, kritik tetap dibutuhkan sebagai bagian dari upaya perbaikan kebijakan dan pelayanan publik.

“Kalau sudah di dalam, bantu yang di dalam. Tapi kritik tetap harus ada, karena itu bagian dari perbaikan,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Dimyati juga mengapresiasi kekompakan wartawan, khususnya yang bertugas di lingkungan parlemen. Ia menilai sinergi antara media dan pemangku kepentingan saat ini semakin baik.

Ia bahkan mengibaratkan peran wartawan sebagai bintang yang menerangi langit informasi publik.

“Kalau langit tanpa wartawan, seperti langit tanpa bintang. Sekarang wartawan itu justru menjadi cahaya bagi masyarakat,” tuturnya.

Di akhir sambutannya, Dimyati menyambut baik kehadiran para jurnalis di Banten. Ia berharap wartawan tidak hanya menikmati suasana daerah, tetapi juga turut menyampaikan informasi positif kepada masyarakat.

Ia juga membuka ruang bagi media untuk menyampaikan masukan secara langsung kepada pemerintah daerah jika menemukan kekurangan dalam pelayanan atau kebijakan.

“Kalau ada yang kurang, sampaikan kepada kami. Itu bagian dari perbaikan bersama,” kata Dimyati.

(LS/Nusantaraterkini.co)