Wacana PSU saat Ramadan, Perludem Ingatkan Penyelenggara soal Politik Uang
Menurut saya, sebaiknya PSU ditunda untuk menghormati umat Islam. Penyelenggara pemilu harus mengkaji ulang
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan praktik politik uang sangat besar berpotensi terjadi pada penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU).
Terlebih, ketika kampanye dan PSU dilaksanakan di tengah-tengah Ramadan, maka celah untuk berpolitik uang akan bertambah lebar.
“Potensi PSU dengan pelanggaran berulang tentu saja mungkin terjadi. Apalagi dengan situasi penegakan hukum sangat lemah yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),” ujar Fadli merespon wacana Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di 24 daerah saat Ramadan atau menjelang Idul Fitri, Selasa (4/3/2025).
Fadli menegaskan, diperlukan adanya evaluasi sebelum PSU, yakni assestment terhadap kewenangan pelaksanaan penegakan hukum termasuk juga soal politik uang. Dia juga meminta aparat untuk menindak tegas praktik politik uang.
“Ini yang harus beberapa wilayah dalam waktu dekat akan melakukan PSU harus diwaspadai betul,” terangnya.
Harus Ditinjau Ulang
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Mohammad Toha meminta penyelenggara Pemilu mengkaji ulang soal wacana PSU digelar saat Ramadan dan jelang Idul Fitri. Sebab, bulan suci merupakan waktu untuk fokus melaksanakan ibadah.
"Bulan puasa itu bulan yang baik, untuk meningkatkan ketaqwaan, berperilaku lebih baik, termasuk untuk memilih calon pemimpin yang baik dan tepat, tapi bila waktunya mengganggu konsentrasi satu sama lain, maka sebaiknya ditunda," terang Toha.
Menurut Toha, waktu iru kurang tepat untuk PSU. Sebab, pada akhir bulan puasa, umat Islam harus memperbanyak ibadah, dan disibukkan dengan berbagai kebutuhan perayaan Idul Fitri, termasuk keperluan mudik, berkunjung ke pemakaman orang tua, keluarga, dan kegiatan lainnya.
"Menurut saya, sebaiknya PSU ditunda untuk menghormati umat Islam. Penyelenggara pemilu harus mengkaji ulang," saran Toha.
Toha mengatakan, PSU akan dilaksanakan sesuai tahapan pemilu/pilkada, mulai dari pembentukan penyelenggara tingkat ad hoc, penyiapan logistic, pendirian TPS, hari H pencoblosan dan penghitungan yang biasa memerlukan waktu sampai sehari atau malam hari, juga rekapitulasi yang harus dilalui secara berjenjang dengan tambahan waktu, termasuk sekarang ini masih musim penghujan.
"PSU bila dipaksakan pada 26 Maret 2025 akan banyak mafsadatnya. Sebaiknya penyelenggara berpikir ulang, jangan grusa-grusu," papar anggota DPR RI empat periode itu.
Toha juga mengingatkan terkait ketersediaan anggaran. PSU untuk 14 daerah memerlukan dana Rpn700 milliar, ditambah dua pilkada ulang di Kota Padangsidimpuan dan Kab Bangka Kepulauan Bangka Belitung yang diperkirakan total menjadi Rp 1 triliun.
"Dana tersebut cukup besar, perlu perencanaan dan pemeriksaan lebih cermat. Jangan terus-terusan KPU dan Bawaslu disorot sebagai lembaga yang melakukan pemborosan anggaran negara," beber Toha.
Mantan Wakil Bupati Sukoharjo dua periode itu menyatakan, sekarang ini pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran negara yang dampaknya telah mengagetkan seluruh lembaga negara juga masyarakat. Semua pihak harus mendukung upaya pemerintah untuk melakukan rekonstruksi APBN dan APBD untuk mensejahterakan rakyat melalui program Asta Cita Presiden Prabowo.
"Tentu ini butuh waktu, jangan sampai di masa transisi ini, KPU dan Bawaslu tidak memiliki sensitivitas, apalagi dana Pemilu 2024 yang mencapai Rp 73 triliun belum dilakukan audit secara menyeluruh," pungkas Toha.
Sekedar informasi, Sebanyak 24 daerah akan menggelar PSU. Rinciannya, 15 PSU dilaksanakan di seluruh daerah, dan 9 PSU dilaksanakan di sejumlah TPS. Waktu pelaksanaannya berbeda-beda.
Yang paling cepat adalah 26 Maret 2025 untuk PSU seluruh daerah di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, PSU di sejumlah TPS di Kabupaten Barito Kalsel, Kabupaten Siak Riau, dan rekapitasi uang di Kabupaten Puncak Jaya Papua Tengah.
26 Maret 2025 bertepatan dengan 25 Ramadhan 1446 H atau H-5 Idul Fitri.
(cw1/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINALPolda Kaltim Tahan Tersangka Korupsi RS Bekokong Kutai Barat
Herman Saleh Harahap·21 menit yang lalu -
SUMSELBeri Respons Santai Soal Isu Pengganti Wapres Gibran, Kabakom RI: Do’a Aja Wapres yang Suka Pempek
hendra·34 menit yang lalu -
PERISTIWAKilang Minyak PPSDM Cepu Meledak, Satu Pekerja Luka Bakar
Herman Saleh Harahap·40 menit yang lalu -
NEWSKapolda Metro Jaya Tekankan Pelayanan Cepat dan Responsif, Call Center 110 Jadi Prioritas
hendra·57 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSembunyikan 4 Kg Emas di Dalam Sepatu, WN Malaysia Ditangkap di BIM
hendra·1 jam yang lalu -
PENDIDIKANPemkab Pasaman Revitalisasi 73 Sekolah Senilai Rp64,27 Miliar
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
NEWSMenaker Tegaskan Semua Warga Berhak Dapat Pekerjaan Layak
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKejari Sergai Musnahkan Barang Bukti 85 Perkara, 217 Gram Sabu dan Hampir 6 Kg Ganja Ikut Dibakar
hendra·1 jam yang lalu -
NEWS VIDEOPascapenangkapan Listyo Sigit, Syahganda Minta Tujuan Penyadapan Dibuka ke Publik
Fadli Tara·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALRemaja Tewas Bersimbah Luka, Satu Terduga Pelaku Ditangkap
hendra·2 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
