Wacana Potong Gaji Pejabat Dinilai Sekadar Simbol, DPR Desak Reformasi Anggaran yang Lebih Serius

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Wacana pemerintah memotong gaji menteri dan pejabat negara di tengah ancaman dampak konflik Timur Tengah dinilai tidak boleh berhenti sebagai langkah simbolik semata. Anggota Komisi II DPR Ali Ahmad, Selasa (17/3/2026), menegaskan, publik membutuhkan kebijakan yang lebih tegas dan substansial dari sekadar pengorbanan administratif di level elite.

Ali merespons rencana yang tengah dikaji oleh Presiden Prabowo Subianto terkait kemungkinan pemotongan gaji pejabat negara sebagai bagian dari upaya penghematan menghadapi tekanan ekonomi global. Menurutnya, langkah tersebut memang memiliki pesan moral kuat, tetapi secara fiskal hampir tidak memberikan dampak signifikan terhadap keuangan negara.

“Pemotongan gaji pejabat memiliki nilai simbolik yang kuat, tetapi kontribusinya terhadap anggaran negara relatif kecil. Karena itu jangan sampai ini hanya menjadi langkah populis yang seolah-olah menunjukkan pengorbanan elite, tetapi tidak menyentuh akar persoalan pengelolaan anggaran,” kata Ali Ahmad, di Jakarta.

Ia menilai situasi geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah, memang berpotensi memicu gejolak harga energi, gangguan rantai pasok, serta tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Namun respons pemerintah, menurutnya, harus lebih serius daripada sekadar pemotongan gaji pejabat.

Ali menegaskan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah disiplin fiskal nasional yang nyata dan menyentuh struktur belanja negara, termasuk efisiensi anggaran kementerian, pengetatan program yang tidak prioritas, serta penghentian praktik pemborosan anggaran birokrasi.

“Kalau hanya memotong gaji pejabat tanpa membenahi pola belanja negara yang boros, itu hanya simbol politik. Yang dibutuhkan rakyat adalah reformasi nyata dalam pengelolaan APBN,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam situasi krisis global, pemerintah harus memastikan anggaran negara benar-benar difokuskan untuk melindungi masyarakat dari dampak ekonomi, terutama kelompok rentan, pelaku UMKM, dan sektor produktif yang paling mudah terpukul oleh gejolak global.

Di sisi lain, Ali menilai pemerintah perlu bersikap transparan kepada publik jika kebijakan pemotongan gaji pejabat benar-benar diterapkan. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan tersebut berisiko dipersepsikan sebagai langkah pencitraan politik di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu.

“Situasi global ini seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola anggaran negara secara serius. Setiap rupiah APBN harus dipastikan memberikan manfaat nyata bagi rakyat, bukan sekadar menjadi ruang pemborosan birokrasi,” ujarnya.

Ali menegaskan, kepemimpinan dalam masa krisis tidak cukup hanya ditunjukkan lewat simbol pengorbanan elite, tetapi melalui keberanian melakukan reformasi anggaran secara menyeluruh dan berpihak pada kepentingan publik. 

(LS/Nusantaraterkini.co)