Wacana Legalisasi Rokok Ilegal: Ancaman bagi Penerimaan Negara dan Industri Tembakau

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Direktur Program Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah mengingatkan wacana melegalkan rokok ilegal perlu dikaji secara matang karena berpotensi menurunkan penerimaan negara dari cukai sekaligus mengganggu keberlangsungan industri hasil tembakau.

Menurut Piter, cukai pada dasarnya merupakan instrumen pengendalian konsumsi barang yang dinilai berdampak negatif bagi kesehatan, bukan semata-mata sebagai sumber penerimaan negara. Karena itu, tujuan utama kebijakan cukai adalah menekan konsumsi, bukan memaksimalkan penerimaan.

Ia menjelaskan, Indonesia memiliki karakteristik berbeda dengan negara lain karena industri rokok telah berkembang sejak lama dan menyerap lebih dari tujuh juta tenaga kerja dari sektor hulu hingga hilir. 

Oleh sebab itu, pengurangan konsumsi rokok harus dilakukan secara bertahap dengan persiapan yang matang agar tidak menimbulkan lonjakan pengangguran.

Piter menilai maraknya rokok ilegal dipicu oleh kenaikan tarif cukai yang mendorong sebagian konsumen beralih ke produk yang lebih murah. Namun, ia menegaskan bahwa solusi berupa legalisasi rokok ilegal justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.

"Jika rokok ilegal dilegalkan dan masuk ke kelompok cukai dengan tarif rendah, masyarakat akan dibanjiri rokok murah. Kondisi ini bertentangan dengan filosofi cukai sebagai instrumen pengendalian konsumsi," ujarnya, Sabtu (18/7/2026).

Selain itu, ia memperingatkan adanya potensi pergeseran konsumsi dari rokok golongan I dan II ke rokok golongan III yang lebih murah. Pergeseran tersebut dikhawatirkan akan menekan penerimaan cukai negara.

"Penerimaan cukai saat ini sekitar Rp200 triliun dan sekitar 98 persennya berasal dari cukai hasil tembakau. Jika terjadi pergeseran ke rokok dengan tarif cukai lebih rendah, penerimaan negara berpotensi turun," katanya.

Piter juga menyoroti potensi moral hazard apabila pelaku usaha rokok ilegal diberikan ruang legalisasi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku industri yang selama ini patuh membayar cukai.

Ia menambahkan, apabila industri rokok formal terdampak akibat pergeseran pasar, efek lanjutan yang muncul bukan hanya penurunan penerimaan negara, tetapi juga gangguan terhadap rantai pasok industri dan penyerapan tenaga kerja.

"Karena itu, kebijakan legalisasi rokok ilegal harus dipertimbangkan secara sangat hati-hati agar tidak menimbulkan kebocoran fiskal, mengganggu industri, serta meningkatkan risiko pengangguran," pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)