UU P2SK Belum Genap 3 Tahun, Said Abdullah Tolak Wacana Omnibus Law Keuangan Baru

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI Said Abdullah menilai pembentukan Omnibus Law Sektor Keuangan baru saat ini belum diperlukan.

Menurutnya, Indonesia telah memiliki regulasi komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Said mengatakan, perubahan regulasi yang terlalu cepat justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri keuangan.

“Kita telah memiliki aturan Omnibus Law Sektor Keuangan yang tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK),” katanya, Rabu (23/9/2026).

Menurut dia, UU P2SK telah mengatur berbagai aspek penting, mulai dari penguatan kelembagaan dan penataan kewenangan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga perlindungan konsumen dan pengembangan produk keuangan digital.

Regulasi tersebut juga mencakup sektor perbankan, pasar modal, valuta asing, perasuransian, penjaminan polis, dana pensiun, hingga koperasi jasa keuangan.

Said menilai UU P2SK belum genap tiga tahun diberlakukan sehingga manfaat dan efektivitasnya belum dapat dievaluasi secara menyeluruh.

“Perubahan aturan hendaknya didasarkan atas evaluasi yang memadai atas pelaksanaan aturan lama. Baik pemerintah maupun DPR belum memiliki kajian atas pelaksanaan UU P2SK sebagai bahan evaluasi,” ujarnya.

Ia mengingatkan, wacana pembentukan Omnibus Law Sektor Keuangan baru dapat memberikan sinyal kepada pasar bahwa regulasi sektor keuangan mudah berubah.

Padahal, kata Said, pemberlakuan UU P2SK telah membuat pelaku industri melakukan berbagai penyesuaian, termasuk perubahan model bisnis dan investasi baru.

“Dengan perubahan yang begitu cepat pada sektor keuangan, hal ini akan berdampak pada pelaku pasar untuk menyesuaikan diri kembali, termasuk kemungkinan perubahan model bisnis,” katanya.

Menurut Said, kondisi tersebut juga dapat menambah beban biaya bagi pelaku usaha, terlebih sektor keuangan masih menghadapi tekanan eksternal, salah satunya kenaikan Fed Rate.

Karena itu, Said menilai kebutuhan saat ini lebih diarahkan pada penyempurnaan aturan turunan UU P2SK serta penguatan kapasitas kelembagaan sektor keuangan.

Ia menyebut sejumlah lembaga yang perlu diperkuat, antara lain Bank Indonesia, OJK, LPS, Bursa Efek Indonesia (BEI), serta para pelaku industri keuangan.

“Yang perlu kita dorong adalah akselerasi dan penguatan kapasitas kelembagaan sektor keuangan,” tegasnya.

Said juga mengingatkan perubahan undang-undang harus memiliki pijakan akademik dan proses teknokrasi yang memadai. Tanpa kajian dan evaluasi yang kuat, perubahan regulasi justru dikhawatirkan menimbulkan gejolak baru di industri keuangan dan berpotensi disalahgunakan.

(LS/Nusantaraterkini.co)