Trump Usulkan Pungutan 20 Persen untuk Kapal yang Melintasi Selat Hormuz, Industri Pelayaran Bereaksi

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memicu perhatian dunia setelah mengusulkan penerapan biaya kompensasi sebesar 20 persen dari nilai muatan bagi setiap kapal yang melintasi Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia.

Apabila dihitung berdasarkan harga minyak mentah sekitar USD 80 per barel, pungutan tersebut diperkirakan mencapai sekitar USD 30 juta atau setara Rp543 miliar (kurs Rp18.093 per dolar AS) untuk satu supertanker yang mengangkut sekitar 2 juta barel minyak.

Laporan Bloomberg yang dikutip, Selasa (14/7/2026) menyebutkan nilai tersebut jauh melampaui pungutan yang selama ini dikabarkan diberlakukan Iran secara insidental, yakni sekitar USD 2 juta untuk setiap pelayaran.

Trump menyampaikan rencana tersebut pada Senin waktu setempat. Ia menegaskan Amerika Serikat akan kembali memblokade kapal-kapal Iran yang melintasi Selat Hormuz sekaligus mengambil peran sebagai penjaga keamanan jalur pelayaran strategis tersebut.

Menurut Trump, seluruh kapal yang memanfaatkan Selat Hormuz seharusnya memberikan kompensasi kepada Amerika Serikat sebesar 20 persen dari nilai kargo yang diangkut sebagai imbalan atas perlindungan keamanan.

Meski demikian, Gedung Putih belum memberikan penjelasan mengenai mekanisme penerapan kebijakan tersebut maupun apakah usulan itu telah dibahas bersama negara-negara sekutu Washington di kawasan Teluk.

Rencana tersebut langsung memicu respons dari kalangan pelayaran internasional. Sejumlah operator dan pemilik kapal tanker mengaku belum pernah menerima pemberitahuan mengenai kebijakan itu sebelum diumumkan ke publik.

Mereka menilai masih terlalu dini untuk mengukur dampak terhadap operasional maupun biaya logistik karena rincian aturan belum tersedia. Bahkan, seorang kapten kapal yang identitasnya dirahasiakan menyebut usulan pungutan tersebut layaknya "perampokan di jalan raya".

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dan gas dunia. Kawasan ini kembali menjadi sorotan setelah ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat menyusul melemahnya gencatan senjata yang sebelumnya sempat tercapai.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengakui bahwa pihak yang mampu menjamin keamanan pelayaran memang layak memperoleh kompensasi. Namun, ia menilai besaran tarif yang diusulkan Trump tidak masuk akal.

"Siapa pun yang menyediakan pelayaran komersial yang aman melalui Selat Hormuz memang layak mendapatkan kompensasi atas layanan tersebut," tulis Araghchi melalui media sosialnya.

Meski demikian, ia menegaskan tarif sebesar 20 persen terlalu tinggi dan menyatakan Iran akan mengambil pendekatan yang lebih adil dalam menyikapi persoalan keamanan pelayaran di kawasan tersebut.

(Dra/nusantaraterkini.co)