Transparansi Kinerja Legislasi Kunci Kenaikan Signifikan Citra Positif DPR

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi DPR Firman Soebagyo menyatakan, lonjakan kenaikan citra positif DPR versi Litbang Kompas yang baru saja dirilis adalah yang tertinggi sejak Januari 2022.

Menurutnya, kuncinya memang persentase kinerja DPR dalam membuat berbagai rancangan undang-undang yang dibutuhkan masyarakat cukup tinggi dan transparansi dalam pembahasan undang-undang yang lebih terbuka dibandingkan sebelumnya.

“Memang pada tahun-tahun ini regulasi yang kita buat cukup tinggi dan cepat, misalnya Omnibuslaw UU Ciptaker itu betul-betul berdampak positif terhadap masalah penyelamatan ekonomi ketika Indonesia (agar) tidak ditimpa krisis ekonomi seperti negara-negara lain akibat dari pandemi. Namun, tentunya, kita juga tidak harus puas terhadap pencapaian ini, karena memang ke depan itu tantangan dari geopolitik dan geoekonomi ini akan semakin berat, tentunya harus terus kita perbaiki,” ujarnya, Sabtu (22/6/2024).

“Namun, tentunya, kita juga tidak harus puas terhadap pencapaian ini, karena memang ke depan itu tantangan dari geopolitik dan geoekonomi ini akan semakin berat, tentunya harus terus kita perbaiki,” sambungnya.

Selain itu, DPR juga secara aktif mengawasi seluruh kebijakan pemerintah dengan melakukan kunjungan-kunjungan lapangan alias melihat secara langsung apa yang terjadi di masyarakat. Kemudian, temuan-temuan masalah di lapangan itu akan disampaikan kepada pemerintah untuk segera ditindaklanjuti.

“Ini semua akan menjadi ukuran-ukuran masyarakat untuk menuntut kinerja DPR terhadap pengawasannya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemarin kita juga membahas di berbagai forum rapat bahwa kita harus mengedepankan aspirasi masyarakat, misalnya mengenai kelangkaan pupuk, itu kita dua hari langsung membahas dengan pemerintah. Alhamdulillah pemerintah juga menyikapi positif, lalu kami langsung akan membentuk Panitia kerja (Panja) dan kita juga akan mengadakan FGD untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat,” jelasnya.

Dalam hal anggaran, katanya, memang diakui masih belum bisa maksimal karena memang kembali lagi kepada postur APBN. Dan ini yang menjadi tugas berat, tapi juga harus terus diupayakan bahwa anggaran-anggaran yang ada ini harus bisa memenuhi pengelolaan dan pelestarian hutan jika berbicara di Komisi IV DPR.

“Kalau kami di Komisi IV ini kan harus bagaimana melestarikan hutan kita, sekarang ini kan banjir di mana-mana, lingkungan kita sudah banyak yang rusak akibat eksplorasi yang berlebihan. Kemudian juga perlunya ada edukasi kepada masyarakat tentang masalah aspek hukum, karena banyak terjadi pelanggaran oleh masyarakat justru karena ketidaktahuan mereka terhadap aturan undang-undang. Tidak hanya DPR tapi seluruh stakeholder juga harus bersama-sama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat,” pungkasnya.

(cw1/nusantaraterkini.co)