Tenaga Honorer Diupah Rendah, Legislator: Pemda Harus Bertanggung Jawab
Itu sebenarnya bukan tanggung jawab pusat tapi tanggung jawab daerah
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago, meminta pemerintah daerah (pemda) ikut bertanggung jawab terhadap rendahnya upah tenaga honorer, terutama tenaga kesehatan (nakes).
“Nakes honorer di daerah itu tanggung jawab Pemda. Itu sebenarnya bukan tanggung jawab pusat tapi tanggung jawab daerah. Jadi karena otonomi daerah sudah mengatur itu, pusat enggak bisa cawe-cawe,” ujarnya, Selasa (11/3/2025).
Irma mengatakan, permasalahan tenaga honorer merupakan masalah yang pelik. Pengangkatan tenaga honorer kerap menjadi alat politik calon kepala daerah saat kampanye pilkada.
“Akar masalahnya dulu banyak tenaga honorer yang menjadi alat politik. Karena mau pilkada, banyak sekali (janji) nanti dipekerjakan. Akhirnya ngangkat sendiri-sendiri habis itu. Begitu sudah diangkat, untuk bayar gajinya susah. Sampai ada yang digaji Rp300 ribu sebulan, Rp500 ribu sebulan,” katanya.
Baca Juga: Kepala Daerah Diminta Patuhi Larangan Rekrut Pegawai Non ASN
Lebih lanjut Irma menekankan, otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemda provinsi, kabupaten, maupun kota untuk mengelola sumber daya, termasuk pengelolaan tenaga honorer. Karena itu, pemerintah pusat sulit untuk turut menyelesaikan masalah itu.
“Kami sebagai anggota DPR RI enggak bisa ngatur-ngatur bupati, gubernur, wali kota gitu. Enggak bisa, enggak sampai ke sana tangannya. Bukan enggak sampai, emang enggak boleh, karena ada otonomi,” terangnya.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran Pemda, Komisi II: Pegawai Honorer Jangan jadi Korban
Meski demikian, Irma menekankan Komisi IX juga tidak akan tinggal diam dan akan meneruskan aspirasi para tenaga honorer tersebut ke kementerian terkait.
“Komisi IX, pimpinan juga, pastinya akan menyampaikan kepada komisi terkait, kepada menteri terkait. Mendorong apa yang bapak ibu sampaikan, supaya nanti permasalahannya bisa diselesaikan secara komperhensif,” pungkasnya.
(cw1/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINALDidakwa Selundupkan 1.190 Pil Ekstasi, WNA Belanda Dituntut Penjara Seumur Hidup
Herman Saleh Harahap·10 menit yang lalu -
NEWSJelang Nataru, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol
Herman Saleh Harahap·22 menit yang lalu -
KOTA MEDANTemui Bobby, Rico Waas Bahas Sinkronisasi Pembangunan Daerah
Herman Saleh Harahap·37 menit yang lalu -
NEWSTersangka Korupsi ATR/BPN Fahd A Rafiq Klaim Beri Dana Rp70 Miliar ke NU
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
SUMUTGubernur Bobby Minta Kabupaten/Kota Percepat Regulasi BRT Mebidang
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
POLITIKPemkab dan DPRD Pasaman Sepakati Ranperda Perangkat Daerah
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSelain LSP, Polri Usut End User Lain Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
-
HUKUM DAN KRIMINALIrjen Eko Hadi Dijatuhi Sanksi Pemberhentian Tidak Hormat
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
SOSOKPerjalanan Karier Irjen Eko Hadi Santoso: Mulai Lulus Akpol 1999, Kini Berakhir Dipecat
M Aribowo·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
