Temuan Ratusan Senjata di Sekolah Swasta Jakarta Selatan, Akademisi dan DPR Desak Usut Tuntas

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Temuan 995 pucuk senjata di sebuah sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, menuai perhatian dari kalangan akademisi hingga DPR RI.

Mereka meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas asal-usul barang tersebut beserta jaringan yang terlibat.

Menurut pengamat pendidikan UIN Jakarta, Jejen Musfah, langkah selanjutnya adalah melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap asal senjata dan narkotika, tujuan penyimpanannya, sumber pendanaannya, hingga membongkar jaringan yang terkait.

"Selanjutnya aparat perlu menginvestigasi asal barang tersebut, untuk tujuan apa, sumber dananya dari mana, kemudian membongkar jaringan yang terkait dengan senjata dan narkotika ini," ujar Jejen kepada Nusantaraterkini.co, Jumat (7/8/2026).

Terkait dugaan bahwa barang-barang tersebut dimiliki oleh ketua yayasan pendidikan, Jejen menegaskan, siapa pun, tanpa memandang profesi maupun jabatannya, dapat melakukan pelanggaran hukum dan harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam memilih lembaga pendidikan bagi anak-anak mereka.

"Pelajari dengan baik latar belakang dan sejarah suatu lembaga pendidikan sebelum memasukkan anak ke sana. Jangan sampai anak-anak mendapatkan pelajaran agama yang radikal, ekstrem, dan menghalalkan segala cara demi tujuan yang dianggap baik," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menilai temuan berbagai barang yang diduga berupa senjata api maupun barang lainnya di lingkungan sekolah merupakan persoalan yang sangat serius dan harus diusut secara profesional, menyeluruh, dan transparan oleh aparat penegak hukum.

Menurut Hetifah, keselamatan peserta didik serta terjaganya lingkungan sekolah sebagai ruang belajar yang aman harus menjadi prioritas utama.

"Kami memandang temuan ini merupakan persoalan yang sangat serius dan harus diusut secara menyeluruh, profesional, serta transparan oleh aparat penegak hukum," ujar politikus Golkar ini.

Meski demikian, Hetifah mengingatkan seluruh pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menunggu hasil penyelidikan resmi. Hal itu penting agar status setiap barang yang ditemukan maupun pihak yang bertanggung jawab dapat dipastikan berdasarkan fakta dan alat bukti.

Ia mengungkapkan, hingga kini Komisi X DPR belum menerima penjelasan resmi dari aparat penegak hukum maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut. Karena itu, Komisi X mendorong

Kemendikdasmen untuk berkoordinasi secara intensif dengan kepolisian guna memastikan proses pembelajaran di sekolah tidak terganggu. Selain itu, pemerintah juga diminta melakukan evaluasi terhadap tata kelola aset, sistem pengawasan, dan keamanan di satuan pendidikan.

Hetifah menegaskan, kasus ini tidak boleh digeneralisasi sebagai cerminan kondisi sekolah maupun dunia pendidikan Indonesia secara keseluruhan.

"Peristiwa ini harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola, pengawasan, dan sistem keamanan di lingkungan satuan pendidikan, sehingga sekolah tetap menjadi ruang yang aman, nyaman, serta sepenuhnya berorientasi pada tumbuh kembang dan perlindungan peserta didik," pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)