Sutrisno Pangaribuan: Tidak Ada Ruang Bagi Tindakan Rasis di PDI Perjuangan

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Medan tidak perlu reaktif terhadap tindakan dari yang mengaku kader militan, memasang spanduk berbau rasis di eks kantor DPC PDI Perjuangan Medan.

Diketahui, spanduk berbau rasis tersebut menyatakan penolakan terhadap Hasyim SE untuk menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan yang ketiga kalinya dan menolak Boydo HK di PDI Perjuangan karena terdaftar di Matahari Pagi Indonesia (MPI) Binaan Ormas Partai Gerindra.

Kader PDI Perjuangan, Sutrisno Pangaribuan mengatakan, sesama Pengurus DPC PDI Perjuangan Medan pun seharusnya tidak perlu berbalas opini di media massa/pers, sebab persoalan spanduk sampah terlalu kecil untuk dibahas oleh para pengurus partai.

Baca Juga : PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu yang Viral akan Rampok Uang Negara

"Aksi saling mengomentari justru berpotensi menimbulkan masalah baru," katanya dalam keterangannya, Kamis (25/9/2025).

"Pengecut yang hendak memancing keributan tidak akan ditemukan jika hanya saling lempar komentar disertai kecaman, kutukan, dan tudingan. Kebiasaan latah, curhat ke media/pers perlu dikurangi, sebab sama sekali tidak menyelesaikan persoalan," tegasnya.

Sutrisno melanjutkan, semua kader partai perlu belajar dari pepatah lama Batak: “ndang matutung pamangan mandok api” artinya “mulut tidak terbakar dengan mengatakan api”.

"Maka jika benar para pengurus partai 'terusik' karena spanduk, maka segera cari pelakunya, tangkap, dan antar ke Polrestabes Medan, untuk dilakukan proses hukum," sebutnya.

Sebagai kader PDI Perjuangan yang tidak rasis, timpalnya, tidak menggunakan isu SARA dalam Pemilu, tidak pernah menghianati partai, selalu mendukung calon- calon PDI Perjuangan di Pileg, Pilpres, dan Pilkada, tidak pernah berpolitik dua kaki.

Karena itu, Sutrisno menyampaikan pandangannya, yakni Pertama, para kader PDI Perjuangan diminta menghentikan aksi saling berbalas pantun, saling lempar komentar di media massa/ pers yang dapat memperkeruh suasana.

Baca Juga : Ketua Fraksi Dan Satgas PDIP Tapteng Lakukan Aksi Bersih Pantai di Pandaratan

Kedua, bahwa Pengurus DPC PDI Perjuangan Medan perlu membentuk tim pencari fakta untuk menemukan sutradara, aktor intelektual, dan aktor lapangan pemasangan spanduk berbau rasis.

Ketiga, bahwa seluruh tindakan kader harus berdasarkan AD/ART dan Peraturan PDI Perjuangan. Jika ada tindakan di luar itu, maka akan diberi sanksi sesuai aturan dan ketentuan partai.

Keempat, bahwa Pengurus DPC PDI Perjuangan kota Medan harus segera membuat laporan polisi (LP) ke Polrestabes Medan untuk memastikan apakah pelaku berasal dari internal atau eksternal partai.

Kelima, bahwa tindakan mengatasnamakan kader militan adalah tindakan penghianat partai, pengecut. Maka semua kader yang terlibat harus dipecat, dan dilanjutkan pada proses hukum di Polrestabes Medan.

Keenam, bahwa jika tindakan rasis, pengecut tersebut berkaitan dengan Konpercab partai, maka siapapun calon yang terhubung dengan para pelaku harus dipecat dari partai.

Ketujuh, bahwa jika ada kader yang secara sengaja melakukan playing victim, melakukan tindakan manipulatif demi mendapat simpati maka harus dipecat dari partai dan diproses hukum.

Baca Juga : Soal Prabowo-Megawati Bertemu Usai HUT ke-80 RI, Pengamat: PDIP Perlu Diajak Diskusi dalam Jalankan Pemerintahan

Terakhir, kedelapan, bahwa jika ada kader yang melakukan aksi lempar batu sembunyi tangan, mengecam dan mengutuki pelaku, cuci tangan padahal tangannya terlibat dalam tindakan rasis harus dipecat dari partai dan diproses hukum.

Sutrisno menambahkan, sebagai partai yang telah melewati berbagai ujian berat dalam perjalanan bangsa Indonesia, PDI Perjuangan telah membuktikan dirinya sebagai partai idiologis yang solid. PDI Perjuangan membuka ruang partisipasi dalam demokrasi, tetapi tidak memberi ruang bagi pemikiran dan tindakan yang mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

"Kompetisi dalam demokrasi adalah keniscayaan, tetapi kontestasi menggunakan sentimen berbau SARA, disinformasi, fitnah, dan kebencian adalah penghianatan," pungkasnya.

(Akb/Nusantaraterkini.co)