Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Soal Kesepakatan Golkar-PKS, Pengamat Ingatkan Potensi Hanguskan Suara Rakyat ​

Pengamat mengingatkan kenaikan ambang batas parlemen 5 persen yang didorong Golkar dan PKS berpotensi membuat suara pemilih tidak terwakili.

Bagikan:
Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyoroti rencana ambang batas parlemen 5 persen dalam pembahasan revisi UU Pemilu, Rabu (16/9/2026). (foto: istimewa)
Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyoroti rencana ambang batas parlemen 5 persen dalam pembahasan revisi UU Pemilu, Rabu (16/9/2026). (foto: istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Kesepakatan elite Partai yang mengusung kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 5 persen dalam memantik kritik keras. Langkah politik tersebut dinilai kental dengan motif kalkulasi kekuasaan untuk menyingkirkan parpol papan bawah tanpa memikirkan jutaan suara pemilih yang terbuang sia-sia.

​Peringatan tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, Rabu (16/9/2026). Ia menilai rencana penetapan ambang batas 5 persen harus diuji secara matematis agar tidak mencederai hak konstitusional masyarakat.

​Fernando menduga kalkulasi 5 persen sengaja dipatok karena kedua partai merasa aman di atas angka tersebut, sekaligus manjur menutup pintu Senayan bagi partai-partai kecil.

​“Partai politik jangan hanya sekadar menaikkan ambang batas karena melihat potensinya untuk menyingkirkan beberapa partai politik yang akan kesulitan mencapai ambang batas parlemen,” kata Fernando kepada Nusantaraterkini.co, Rabu (16/9/2026).

Ia menilai pembahasan revisi UU Pemilu seharusnya diarahkan untuk memperkuat sistem demokrasi dan tata pemerintahan, bukan semata-mata berorientasi pada kepentingan kekuasaan.

Fernando juga mendorong agar penerapan ambang batas parlemen turut dikaji hingga tingkat DPRD kabupaten/kota. Menurutnya, pembahasan sistem kepemiluan perlu dilakukan secara menyeluruh agar aturan yang dihasilkan konsisten dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain persoalan ambang batas, Fernando meminta DPR memperkuat sanksi terhadap peserta pemilu dan partai politik yang terbukti melakukan pelanggaran, terutama praktik politik uang (money politics) dan manipulasi suara.

“Sanksi tegas tersebut seperti partai politik dicoret kepesertaannya pada daerah pemilihan (dapil) yang terbukti melakukan kecurangan, memanipulasi atau melakukan money politics,” ujarnya.

Ia berharap revisi UU Pemilu tidak hanya menghasilkan perubahan teknis dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mampu memperkuat kualitas demokrasi, menjaga suara pemilih, serta menciptakan kompetisi politik yang lebih berintegritas.

(LS/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait