Soal Kesepakatan Golkar-PKS, Pengamat Ingatkan Potensi Hanguskan Suara Rakyat
Pengamat mengingatkan kenaikan ambang batas parlemen 5 persen yang didorong Golkar dan PKS berpotensi membuat suara pemilih tidak terwakili.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Kesepakatan elite Partai Golkar dan PKS yang mengusung kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 5 persen dalam RUU Pemilu memantik kritik keras. Langkah politik tersebut dinilai kental dengan motif kalkulasi kekuasaan untuk menyingkirkan parpol papan bawah tanpa memikirkan jutaan suara pemilih yang terbuang sia-sia.
Peringatan tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, Rabu (16/9/2026). Ia menilai rencana penetapan ambang batas 5 persen harus diuji secara matematis agar tidak mencederai hak konstitusional masyarakat.
Fernando menduga kalkulasi 5 persen sengaja dipatok Golkar dan PKS karena kedua partai merasa aman di atas angka tersebut, sekaligus manjur menutup pintu Senayan bagi partai-partai kecil.
“Partai politik jangan hanya sekadar menaikkan ambang batas karena melihat potensinya untuk menyingkirkan beberapa partai politik yang akan kesulitan mencapai ambang batas parlemen,” kata Fernando kepada Nusantaraterkini.co, Rabu (16/9/2026).
Ia menilai pembahasan revisi UU Pemilu seharusnya diarahkan untuk memperkuat sistem demokrasi dan tata pemerintahan, bukan semata-mata berorientasi pada kepentingan kekuasaan.
Fernando juga mendorong agar penerapan ambang batas parlemen turut dikaji hingga tingkat DPRD kabupaten/kota. Menurutnya, pembahasan sistem kepemiluan perlu dilakukan secara menyeluruh agar aturan yang dihasilkan konsisten dari tingkat pusat hingga daerah.
Selain persoalan ambang batas, Fernando meminta DPR memperkuat sanksi terhadap peserta pemilu dan partai politik yang terbukti melakukan pelanggaran, terutama praktik politik uang (money politics) dan manipulasi suara.
“Sanksi tegas tersebut seperti partai politik dicoret kepesertaannya pada daerah pemilihan (dapil) yang terbukti melakukan kecurangan, memanipulasi atau melakukan money politics,” ujarnya.
Ia berharap revisi UU Pemilu tidak hanya menghasilkan perubahan teknis dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mampu memperkuat kualitas demokrasi, menjaga suara pemilih, serta menciptakan kompetisi politik yang lebih berintegritas.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
SUMUTUMP Sumut 2027 Ditetapkan Rp3,41 Juta, Naik 5,61 Persen
Herman Saleh Harahap·9 menit yang lalu -
NEWS VIDEOPenumpang KA Siantar Ekspres Panik Lihat Percikan Api Usai Benturan, Jadwal Dijadwal Ulang Jam 9 Malam
Fadli Tara·9 menit yang lalu -
SOSOKBiodata dan Profil Kombes Iman Imanuddin, Rumahnya Diduga Jadi Posko Makar
M Aribowo·13 menit yang lalu -
POLITIKRUU Pemilu, Rico Waas Usulkan Inklusivitas Pemilih dan Profil Caleg
Herman Saleh Harahap·21 menit yang lalu -
NEWS VIDEOLokomotif KA Siantar Ekspres Terbakar di Beringin Pematangsiantar, 3 Petugas Luka-Luka
Fadli Tara·41 menit yang lalu -
NEWSHari Anak Sedunia, Anak Muda Berbagi Visi Indonesia 2045
Herman Saleh Harahap·49 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolri Tangani 207 Kasus TPPO, Amankan 238 Tersangka dan Selamatkan 510 Korban dalam Sepekan
hendra·51 menit yang lalu -
NEWS VIDEOLokomotif KA Siantar Expres Terbakar Usai Tabrak Angkot, 1 Orang Meninggal Dunia di Lokasi
Fadli Tara·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolres Sergai Gagalkan Pengiriman Dua PMI Ilegal ke Malaysia, Agen Perempuan Ditangkap
hendra·1 jam yang lalu -
SEPAKBOLASeri 2-2 Versus Myanmar, Indonesia U-17 Lolos Piala Asia sebagai Juara Grup
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
