Sidang KSO Waterfront City, Hakim Cecar Legalitas Jabatan dan Perjanjian Proyek

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Persidangan Waterfront City perkara terkait kerja sama operasi (KSO) antara PT Hutama Karya (HK) dan PT Betesda Mandiri kembali digelar di Pengadilan Negeri Medan, Ruang Cakra IX, Rabu (12/8/2026).

Dalam persidangan, majelis hakim, Yusafrihardi Girsang mencecar saksi, Ramlan Simanjuntak mengenai legalitas jabatan saat penandatanganan dokumen KSO serta proses penyusunan dan pelaksanaan perjanjian proyek Waterfront City.

Salah satu hal yang menjadi perhatian majelis hakim adalah status jabatan saksi ketika menandatangani dokumen kerja sama tersebut. Hakim mempertanyakan dasar kewenangan saksi dalam menandatangani perjanjian, mengingat akta perubahan jabatan sebagai direktur diterbitkan pada November 2022.

“Pada saat menandatangani KSO, saudara ini sebagai kepala cabang atau sebagai direktur?,” tanya hakim dalam persidangan.

Menjawab pertanyaan tersebut, saksi menjelaskan, pada saat proses awal proyek Waterfront City berlangsung, dirinya masih menjalankan tugas sebagai kepala cabang. Menurut saksi, dirinya dipercaya membawa dan mengurus proyek tersebut hingga proses prakualifikasi dan lelang di Dirlantas selesai.

Saksi juga menerangkan, perjanjian KSO telah disiapkan sebelum proses prakualifikasi proyek Waterfront City. Penandatanganan dokumen konsorsium kemudian dilakukan sebagai bagian dari proses kerja sama untuk mengikuti proyek tersebut.

Meski perubahan jabatan menjadi direktur baru dituangkan dalam akta pada November 2022, saksi menyatakan bahwa dirinya tetap dipercaya menangani proyek Waterfront City.

Selain persoalan legalitas jabatan, majelis hakim turut mendalami dugaan adanya pembahasan atau kesepakatan di luar dokumen resmi KSO.

Hakim mempertanyakan kemungkinan keterlibatan sejumlah pihak dalam pembahasan proyek, di antaranya Bung Parlan dan Wahyudi.

Saksi membantah adanya kerja sama resmi di luar perjanjian KSO dengan pihak-pihak tersebut. Menurutnya, pertemuan dengan Bung Parlan hanya sebatas pembicaraan awal mengenai rencana proyek Waterfront City.

“Tidak ada kerja sama KSO resmi dengan pihak-pihak tersebut di luar dokumen perjanjian yang ada,” ujar saksi.

Saksi menegaskan, pembahasan dengan pihak ketiga tersebut tidak kemudian menjadi bagian dari perjanjian KSO maupun pelaksanaan kerja sama proyek.

Majelis hakim selanjutnya terus menggali keterangan saksi untuk memastikan rangkaian proses pembentukan KSO, kewenangan para pihak dalam menandatangani dokumen, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek Waterfront City.

Keterangan saksi tersebut menjadi bagian dari fakta persidangan yang akan dipertimbangkan majelis hakim bersama alat bukti dan keterangan saksi lainnya dalam perkara tersebut, sidang saksi selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2026.

(Cw2/Nusantaraterkini.co)