Setahun Pengungkapan dugaan Korupsi PPPK Langkat, LBH Medan : Penyidikan Terburuk
LBH Medan salaku kuasa hukum ratusan guru honorer sekaligus peserta seleksi PPPK tahun 2023 menyebutkan pengungkapan dugaan korupsi PPPK Langkat.
Nusantaraterkini.co, BINJAI - LBH Medan salaku kuasa hukum ratusan guru honorer sekaligus peserta seleksi PPPK tahun 2023 menyebutkan pengungkapan dugaan korupsi PPPK Langkat adalah bentuk penyidikan terburuk dan tidak profesional yang telah dilakukan Polda Sumut.
Hal ini disampaikan oleh Direktur LBH Medan, Irvan Saputra.
"LBH Medan menilai satu tahun pengungkapan kasus korupsi PPPK Langkat adalah bentuk penyidikan terburuk dan tidak profesional yang telah dilakukan Polda Sumut," ujar Irvan, Sabtu (28/12/2024).
Lanjut irvan, bahkan secara terang-terangan sumut" class="article-tag-link" rel="tag">Polda Sumut memberikan privilege (keistimewaan) kepada para tersangka.
Sedangkan itu, memperingati satu tahun kasus PPPK Langkat, puluhan guru melakukan kegiatan membaca Surah Yasin dan memanjatkan doa di sumut" class="article-tag-link" rel="tag">Polda Sumut dan Kejati Sumut pada, Jumat (27/12/2024).
Aksi di Polda Sumut sempat diwarnai dengan kericuhan. Pasalnya pihak jajaran Polda Sumut melarang aksi di depan pintu masuk.
Padahal sebelumnya para Guru telah melakukan aksi berulang-ulang kali namun tidak pernah dilarang.
Meski pada akhirnya Aksi tersebut berjalan dengan baik setelah diberikan penjelasan sesuai aturan hukum.
Pasca aksi di Polda Sumut, para Guru Honorer beranjak ke Kejati Sumut.

"Kejati Sumut menyampaikan jika berkas tiga tersangka (Kadisdik Langkat, Kepala BKD dan Kasi Kesiswaan) sedang diteliti, pasca dikirimkan kembali oleh Polda Sumut pada tanggal 16 Desember 2024 kemari," ujar Irvan.
Sebagaimana diketahui sebelumnya berkas ketiga tersangka P19.
Untuk itu, jaksa meminta Polda Sumut untuk melengkapinya dan pada tanggal 16 Desember 2024.
Polda sumut telah melengkapi petunjuk jaksa dengan salah-satunya meminta keterangan tambahan eks Plt Bupati Langkat, Syah Afandin.
Oleh karena itu tindakan Polda Sumut telah melanggar sebagaimana diatur dalam, 7 huruf c dan Pasal 12 Poin b Perpol nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Indonesia. Dan lambatnya pengungkapan kasus ini telah bertentangan dengan UUD 1945, UU HAM, DUHAM dan ICCPR. Serta talah melukai rasa keadilan para guru dan masyarakat. (rsy/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINALSimpan Belasan Ribu Ekstasi Milik Bandar DPO, Terdakwa Disebut Terima Upah Hingga Rp15 Juta
Rozie Winata·1 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALTransaksi Sabu, Pemuda 19 Tahun di Talang Kelapa Banyuasin Diamankan Polisi
Rozie Winata·27 menit yang lalu -
OLAHRAGABiodata dan Rekam Jejak Mauricio Pochettino, Pelatih MU yang Punya Misi Bangkitkan Setan Merah
M Aribowo·34 menit yang lalu -
NASIONALDPR Desak ESDM Beri Kepastian Hukum Perlindungan Ujung Kulon dari Ancaman Tambang
Rozie Winata·56 menit yang lalu -
KOTA MEDANPenginapan di MMTC Medan Digerebek, Polisi Terkait Prostitusi, 4 Orang Diamankan
M Aribowo·1 jam yang lalu -
SEPAKBOLAKubu Selamat Raharjo Gumay Desak PSSI Percepat Kongres Pemilihan Ketua Asprov Sumsel
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
KOTA MEDANDemo di Masjid Al Jihad Medan Jumat Besok, Aksi Rakyat Bela Indonesia Desak Usut Tuntas Makar-KKN
M Aribowo·1 jam yang lalu -
SUMSELKemenko Polkam Puji Penanganan Karhutla 2026 di Sumsel, Siapkan Mitigasi 2027 dan Revegetasi
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
PENDIDIKANKecam Kasus di SMPN 21 Surabaya, Habib Syarief: Tak Ada Alasan Guru Periksa Area Privat Siswi
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
NASIONAL9 Poin Perubahan Perpol Baru Jelang Sidang Kode Etik Listyo Sigit Prabowo, Apa Saja?
M Aribowo·2 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
