Setahun Kepemimpinan Bobby Nasution, Reformasi Birokrasi dan Penanganan Bencana Jadi Sorotan

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Setahun kepemimpinan Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, sejumlah tantangan dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut), terutama dalam aspek reformasi birokrasi, transparansi anggaran, hingga penanganan bencana.

Sorotan mengemuka menyusul mundurnya beberapa kepala dinas secara hampir bersamaan dalam waktu dekat. Kondisi ini dinilai menjadi catatan penting dalam tata kelola birokrasi di lingkungan Pemprov Sumut.

Meski Gubernur menyebut pengunduran diri tersebut berkaitan dengan persoalan kinerja, publik dinilai perlu mendapatkan penjelasan lebih rinci terkait indikator evaluasi kinerja dimaksud. 

Pengamat politik USU, Indra Fauzan menilai, transparansi mengenai capaian visi dan misi kepala daerah yang dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai penting agar tidak menimbulkan persepsi kerancuan dalam birokrasi.

“Kalau memang karena tidak sanggup mengikuti ritme kerja Gubernur, tentu harus dijelaskan sesuai kontrak kinerja mereka. Ini bagian dari reformasi birokrasi,” ujarnya kepada Nusantaraterkini.co, Jum'at (20/2/2026). 

Selain persoalan birokrasi, aspek transparansi pemerintahan juga menjadi perhatian, terutama pasca adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di awal masa kepemimpinan. 

Indra mengeaskan, dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut yang mencapai hampir Rp15 triliun, komitmen pemerintahan bersih dinilai harus dimulai dari internal.

Di sisi lain, dalam bidang pembangunan, khususnya infrastruktur, Gubernur dinilai telah menunjukkan upaya percepatan, terutama di wilayah kepulauan seperti Nias. 

Namun demikian, realisasi janji politik terkait pemerataan pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian publik seiring genapnya satu tahun kepemimpinan.

Tantangan semakin kompleks dengan terjadinya bencana di sejumlah wilayah, termasuk di kawasan Tapanuli. Meski begitu, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dinilai perlu terus ditingkatkan, terutama di tengah cuaca ekstrem dan potensi bencana susulan. 

"Koordinasi dengan pemerintah pusat juga menjadi faktor krusial, khususnya dalam hal dukungan anggaran dan percepatan pembangunan hunian bagi korban," katanya.

Selain pemulihan infrastruktur dan pemukiman, dosen Ilmu Politik FISIP USU itu turut menilai, pemerintah harus diingatkan untuk memastikan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan pangan tetap berjalan optimal bagi masyarakat terdampak.

"Dengan berbagai tantangan tersebut, penguatan komunikasi publik, transparansi kebijakan, serta konsistensi reformasi birokrasi dinilai menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan di Sumatra Utara," ucapnya.

(Cw2/Nusantaraterkini.co).