Sekda Sumsel: Masuk dalam Pengecualian, Pelayanan Publik Tetap Operasional Meski WFO

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG — Sekretaris Daerah Sumatera, Edward Candra, menegaskan bahwa ASN di sektor pelayanan publik, keamanan, dan penanggulangan bencana dikecualikan dari kebijakan Work From Home (WFH) dan tetap wajib bekerja dari kantor (Work From Office) setiap hari Jumat.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Sumsel Nomor 800.1/12330/BKD.I/2026 yang mulai berlaku sejak 1 April 2026.

Edward menyebut jika pengecualian ini bertujuan agar layanan esensial bagi masyarakat tidak terganggu meskipun sebagian besar ASN Pemprov Sumsel mulai menjalani transformasi budaya kerja dengan bekerja dari rumah.

"Ada perangkat daerah yang dikecualikan dari kebijakan WFH dan tetap melaksanakan WFO. Tidak seluruhnya melakukan WFH, ini untuk mereka yang berkaitan dengan pelayanan publik," ujar Edward Candra, Kamis (9/4/2026).

Instansi yang Wajib Tetap Masuk Kantor (WFO)

Berikut adalah daftar unit kerja yang dilarang WFH demi menjaga stabilitas layanan masyarakat:

* Keamanan & Bencana: Satpol PP dan BPBD.

* Kesehatan: RSUD Siti Fatimah, RS Ernaldi Bahar, RS Khusus Gigi dan Mulut, serta RS Khusus Mata.

* Perizinan & Pendapatan: DPMPTSP dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bapenda Sumsel.

* Pendidikan: Seluruh UPT SMA, SMK, dan SLB pada Dinas Pendidikan.

Namun, ia menegaskan bagi ASN yang mendapatkan izin WFH, pemerintah menerapkan pengawasan ketat untuk memastikan produktivitas tetap terjaga.

Selain itu, ASN yang bekerja dari rumah wajib merespons panggilan atau pesan atasan dalam waktu maksimal 5 menit. Telepon seluler dilarang dalam mode silent atau Do Not Disturb (DND).

"Kepala perangkat daerah yang akan melakukan pengawasan. Jika tidak ada respons beberapa kali tanpa alasan, ASN akan diberikan sanksi berupa teguran lisan hingga tertulis," tegasnya.

Kebijakan ini akan dievaluasi setiap dua bulan sekali untuk melihat efektivitasnya terhadap kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

"Pelanggaran yang berulang-ulang akan diberikan evaluasi kinerja dan sanksi administratif," ucap dia.

(Tia/Nusantaraterkini.co)