Sekda Sumsel: 4.645 Kendaraan Dinas Tidak Beroperasi Selama Pemberlakuan WFH ASN

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan mencatat sebanyak 4.645 unit kendaraan dinas tidak beroperasi di jalan raya sebagai dampak langsung dari kebijakan bekerja dari rumah Work From Home (WFH) yang diikuti oleh 7.988 ASN pada Jum’at, 10 April 2026.

"Dari kebijakan WFH kemarin, jumlah kendaraan dinas yang tidak beroperasi pada hari tersebut, tercatat sebanyak 4.645 unit," ujar Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Candra, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, pengurangan mobilitas kendaraan operasional tersebut secara signifikan telah membantu mengurangi beban kepadatan lalu lintas di sejumlah titik rawan kemacetan di Kota Palembang.

"Yang biasa ramai terutama pada jam sibuk, seperti saat berangkat dan pulang kerja, kemarin tidak terlihat kemacetan. Tak hanya di area perkantoran saja, tapi juga di beberapa titik rawan macet lalinnya relatif lancar," imbuhnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, ribuan kendaraan dinas yang diparkir tersebut terdiri dari 2.879 unit sepeda motor dan 1.766 unit mobil milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Palembang.

Selain berdampak pada kelancaran arus lalu lintas, kebijakan ini juga difokuskan untuk menekan pengeluaran daerah melalui efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta penggunaan energi listrik dan air di gedung-gedung perkantoran.

Ia menuturkan jika kebijakan WFH berdampak positif. Sebab, tidak hanya dirasakan oleh para pengendara, tetapi juga bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan jalan utama.

"Di Palembang, ASN yang melaksanakam WFH dari pegawai pemprov dan pemkot. Jadi sangat signifikan dampak positifnya terhadap kelancaran lalin," tambahnya.

Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah melakukan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan WFH yang dijadwalkan sebanyak empat kali dalam sebulan.

Tolok ukur keberhasilan program ini nantinya akan dilihat dari perbandingan tagihan biaya operasional dan energi bulanan guna memastikan adanya penghematan anggaran yang nyata bagi daerah.

"Dari tagihan bulan ini, akan dibandingkan nanti dengan tagihan bulan sebelumnya. Karena WFH ini kan 4 kali dalam sebulan, nanti akan terlihat efektivitasnya. Apakah ada efisiensi atau tidak," ucap dia. 

(Tia/Nusantaraterkini.co)