BPJS Ketenagakerjaan Sebut 170 Ribu Pekerja Konstruksi Sumsel Belum Terdaftar

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagsel menyebut sekitar 170 ribu pekerja sektor jasa konstruksi di Sumatra Selatan masih belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Potensi pekerja yang belum terlindungi tersebut mayoritas berada pada proyek-proyek baru yang belum dimulai atau baru berjalan di wilayah Sumsel pada tahun anggaran ini.

“Agak beda (konstruksi) karena kepesertaannya tergantung dari proyek. Ketika proyek itu ada, maka proyek ini wajib mendaftarkan pekerjanya sesuai ketentuan yang sudah ada,” ujar Wakil Kepala Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Operasional Sumbagsel, Adi Hendarto, Jum’at (19/6/2026).

Adi mengatakan jika karakteristik segmen kepesertaan sektor jasa konstruksi ini, memiliki perbedaan yang cukup mendasar dibandingkan dengan segmen kepesertaan reguler lainnya.

Hal tersebut dikarenakan pemberian perlindungan jaminan sosial bagi para buruh bangunan ataupun teknisi di lapangan diberikan berdasarkan masa kontrak proyek yang sedang berjalan.

Ia menegaskan jika perlindungan bagi para pekerja konstruksi idealnya sudah harus aktif dan berjalan sejak awal pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan dimulai oleh pihak kontraktor.

Sesuai dengan regulasi yang berlaku, setiap proyek pembangunan wajib didaftarkan oleh penanggung jawab paling lambat 14 hari setelah Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan.

“Berdasarkan hasil evaluasi jajarannya pada tahun lalu, seluruh proyek konstruksi yang ada di wilayah Sumsel sebenarnya sudah tercatat 100 persen didaftarkan ke pihak BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.

Namun, pihak BPJS Ketenagakerjaan mengungkaokan jika masih melihat adanya celah potensi pekerja lapangan yang belum mendapatkan jaminan perlindungan sosial secara formal.

“Potensi yang belum terlindungi masih sekitar 170 ribu pekerja. Tapi ini masih wajar karena banyak proyek yang belum mulai berjalan di Sumsel,” ungkapnya.

Di sisi lain, ia memaparkan sepanjang tahun 2026 ini tercatat baru sekitar 82 ribu pekerja jasa konstruksi di Sumatera Selatan yang status kepesertaannya masih aktif.

Sebagian dari puluhan ribu pekerja yang terdata aktif tersebut merupakan para peserta dari proyek tahun sebelumnya yang saat ini kontraknya masih berada dalam masa pemeliharaan fisik.

Untuk mempercepat sekaligus memperluas jangkauan perlindungan tersebut, pihak BPJS Ketenagakerjaan gencar melakukan koordinasi strategis dengan sejumlah instansi pemerintah daerah terkait.

Langkah koordinasi ini menyasar jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), serta para pemangku kepentingan yang menangani anggaran proyek konstruksi.

“Upaya memasifkan dengan koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah yang mempunyai proyek, dan tentunya kita juga bersama UKPBJ yang mempunyai kewenangan untuk memastikan seluruh proyek mendaftar (jaminan sosial),” tutupnya. 

(Tia/Nusantaraterkini.co)