Sebanyak 1.251 Dapur MBG Disanksi, DPR Desak BGN Bertindak Tegas

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Sorotan terhadap amburadulnya pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian tajam khususnya dari wakil rakyat di Senayan. Anggota Komisi IX DPR, Neng Eem Marhamah Zulfa, melontarkan kritik keras kepada Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai belum serius menjamin keamanan pangan, meski ribuan pelanggaran telah terjadi di lapangan.

Data terbaru menunjukkan sebanyak 1.251 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersandung pelanggaran standar layanan. Dari jumlah tersebut, 1.030 unit ditangguhkan, 210 menerima surat peringatan pertama (SP1), dan 11 lainnya telah mencapai SP2. Angka ini memperlihatkan persoalan sistemik, bukan sekadar kelalaian teknis.

Neng Eem menilai kondisi ini sebagai alarm keras bagi pemerintah. Ia mendesak BGN tidak sekadar melakukan pembenahan administratif, tetapi melakukan reformasi pengawasan secara menyeluruh melalui pembentukan lembaga akreditasi dapur yang independen dan berintegritas.

“Ini bukan sekadar soal prosedur. Ini menyangkut keselamatan masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima manfaat. Kalau pengawasan lemah, negara sedang mempertaruhkan masa depan generasi,” tegasnya, Jumat (27/3/2026).

Ia mengkritik pendekatan sertifikasi yang selama ini cenderung formalistik. Menurutnya, kewajiban memiliki sertifikat laik higiene dan sanitasi, halal, serta Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) tidak akan berarti jika tidak dibarengi pengawasan ketat dan penegakan hukum yang konsisten.

“Jangan sampai sertifikat hanya jadi pajangan dinding. Kalau di lapangan masih ditemukan makanan basi atau kasus keracunan, itu bukti sistemnya gagal,” ujarnya tajam.

Lebih jauh, politisi dari daerah pemilihan Jawa Barat itu juga menyoroti lemahnya efek jera dalam penindakan. Ia menilai sanksi administratif seperti penangguhan atau peringatan tidak cukup untuk pelanggaran serius yang berpotensi membahayakan kesehatan publik.

“Kalau ada pelanggaran berat, cabut izin operasional. Jangan kompromi. Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian pengelola dapur,” katanya.

Secara politis, Neng Eem juga mengingatkan bahwa MBG adalah program strategis nasional dengan anggaran besar yang berada dalam sorotan publik. Kegagalan menjaga kualitas dan keamanan pangan bukan hanya soal teknis, tetapi berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Anggaran besar tanpa pengawasan ketat hanya akan jadi pemborosan. Ini bisa menjadi bumerang politik jika terus dibiarkan,” tegasnya.

Ia menekankan, langkah penindakan terhadap 1.251 SPPG memang patut diapresiasi, namun itu baru tahap awal. Ke depan, sistem akreditasi harus bersifat preventif, bukan reaktif, dengan memastikan hanya dapur yang benar-benar memenuhi standar yang boleh beroperasi sejak awal.

“Target kita jelas: nol kasus keracunan, nol makanan tidak layak. Sertifikasi harus menjadi garansi mutlak, bukan sekadar formalitas administratif,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)