Sartono Hutomo: Tata Kelola Transparan Kunci Sukses PT DSI dalam Hilirisasi SDA

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota DPR Sartono Hutomo menegaskan, tata kelola yang profesional, transparan dan akuntabel menjadi faktor utama dalam keberhasilan operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Menurutnya, aspek tersebut penting untuk menjaga kepastian usaha sekaligus mempertahankan kepercayaan investor.

Sartono mengatakan, keberadaan PT DSI yang dirancang sebagai satu-satunya pintu ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia harus didukung sistem pengelolaan yang mampu menciptakan keseimbangan antara penguatan kedaulatan ekonomi nasional dan iklim investasi yang sehat.

“Faktor kunci keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, serta tetap menjaga kepastian usaha dan kepercayaan investor,” katanya, Minggu (31/5/2026).

Ia menambahkan, Komisi XII DPR akan mengawal pelaksanaan PT DSI agar tujuan memperkuat kedaulatan ekonomi dapat berjalan seiring dengan efisiensi pasar dan pengawasan yang terukur.

Menurut politikus Partai Demokrat tersebut, PT DSI tidak hanya harus berperan sebagai instrumen perdagangan komoditas, tetapi juga mendukung agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional.

“Yang penting adalah kehadiran DSI harus memperhatikan hilirisasi dan tata kelola. DSI perlu diarahkan tidak hanya sebagai instrumen perdagangan, tetapi juga sebagai pendukung agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional agar Indonesia tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan baku global,” ujarnya.

Sartono menilai pembentukan PT DSI merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengubah posisi negara dari sekadar regulator menjadi koordinator pasar (market coordinator) dalam perdagangan komoditas strategis. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan negara dalam mengoptimalkan manfaat ekonomi dari kekayaan sumber daya alam.

Ia menyoroti kondisi selama puluhan tahun di mana Indonesia sebagai produsen utama batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan nikel belum memperoleh manfaat maksimal dari posisinya sebagai pemasok global.

Praktik under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor (DHE), menurutnya, turut melemahkan posisi tawar Indonesia di pasar internasional.

“DSI hadir untuk menunjukkan peran negara dalam mengamankan potensi SDA strategis,” tegas legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur VII tersebut.

Meski demikian, Sartono menegaskan pembentukan PT DSI tidak berarti negara mengambil alih kegiatan produksi di sektor pertambangan, perkebunan sawit, maupun smelter. Seluruh aktivitas produksi tetap dijalankan oleh pelaku usaha yang selama ini beroperasi.

“Yang diatur pemerintah adalah jalur ekspornya agar perdagangan komoditas strategis Indonesia lebih terkoordinasi, transparan, dan memiliki daya tawar yang lebih kuat di pasar global,” jelasnya.

Dengan skema tersebut, lanjut Sartono, mekanisme pasar tetap berjalan, namun negara memiliki peran untuk memastikan pengelolaan dan perdagangan sumber daya alam memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

“Terutama bagi rakyat dan perekonomian nasional,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)